Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Lembaga kedaulatan rakyat gugat MPR RI

Lembaga kedaulatan rakyat gugat MPR RI

Sleman-Jogjakarta| Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana gugatan LKRI (Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia) Demak kepada anggota MPR tahun 1999-2004 atas amandemen undang-undang dasar 1945 RI.

Pihak penggugat, LKRI menggugat 11 tokoh aktor amandemen UUD 1945 diantaranya Amien Rais, Ginandjar Kartasasmita, Kwik Kian Gie, H. Matori Abdul Djalil, Husnie Thamrin, Hari Sabarno, Jusuf Amir Feisal, H. A Nazri Adlani, Sutjipto, Agus Widjojo, Cholil Bisri, MPR RI, dan Arsip Negara Republik Indonesia.

Puluhan massa anggota LKRI Demak memadati ruangan sidang. Sidang berlangsung sekitar pukul 10.40 Wib. Namun jalannya persidangan hanya berlangsung singkat sekitar 20 menit hingga pukul 11.10 Wib.

Pasalnya setelah hakim membacakan data pihak tergugat beberapa data memiliki kekurangan. Pihak penggugat, LKRI melayangkan surat panggilan yang salah alamat.

" Seperti Prof. Amin Rais ini ditujukan ke alamatnya. Yang tidak hadir dam tidak menjadi anggota MPR gak nyambung ditujukan ke MPR cari dulu alamat pastinya," tutur Ketua Majelis Hakim Yanto.

Sidang acara perdata membutuhkan kelengkapan berkas tergugat. Akhirnya hakim ketua memberi tenggang waktu kelengkapan berkas sekaligus menunda persidangan hingga tanggal 30 September 2015 mendatang. " Sidang sah bila berkas sudah lengkap, ini sambil jalan(proses sidangnya) ditunda 30 September 2015,” tuturnya Hakim Yanto.

Sementara LKRI sendiri merupakan gabungan masyarakat Demak yang mengingunkan pemberlakuan kembali UUD 1945. Menurut penasehat hukum LKR, Syarifuddin P. Simbolon amandemen UUD 1945 oleh MPR periode tahun 1994-2004 tidak memilki keabsahan. Dia memandang pihak MPR tidak memiliki otoritas untuk melakukan amandemen tersebut.

“ Perubahan UUD 1945 sebagai perbuatan melawan hukum, orang yang melakukan amandemen tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan undang-undang dasar 1945. Tuntutannya kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI,” jelas Syarifuddin P. Simbolon

|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next