Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

KPPSPTM menyatakan melawan PT Linus Trans Magelang

KPPSPTM menyatakan melawan PT Linus Trans Magelang

Magelang-KoPi| Komite Persiapan Serikat Pekerja Transportasi Magelang (KPPSPTM) menyatakan sikap melawan penindasan terhadap karyawan PT Linus Trans Magelang. Koordinator KPPSPTM, Petrus Widiyatno menyatakan pihak PT Linus Trans telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap buruh mereka dengan memaksakan perjanjian kerja yang tidak adil.

Para buruh melakukan mogok kerja beberapa waktu ini untuk menuntut upah tunggu (DO) yang tidak diberikan oleh PT Linus Trans. Aksi mogok itu tidak pernah ditanggapi pihak manjemen dengan positif tetapi justru melakukan aksi sepihak dengan memecat atau memaksakan perjanjian baru yang tidak menguntungkan pihak buruh.

Menurut Petrus, PT Linus Trans tidak menyantumkan landasan perundang undangan yang berlaku UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang lazimnya ada pada setiap bentuk perjanjian kerja bersama. Perjanjian itu seharusnya memuat aspek upah, tunjangan hari raya  jamsostek, dan hak libur.

Sementara itu PT Linus Trans dianggap memaksakan perjanjian kerja berupa pemberian upah disesuaikan rute dan dengan kemampuan perusahan, begitu pula dengan THR.

"Isi perjanjian tersebut kami anggap abstrak yang tidak bisa menjadi acuan ketika di kemudian hari timbul persoalan.dalam hal jaminan social tenaga kerja tidak ada tegas kepersertaan dengan bahasa akan di upayakan, yang mana kami mengangap melanggar UU No 3 th 1992," demikian Petrus mengatakan.

PT Linus Trans juga dinilai telah melakukan upaya perbudakan moderrn yang tidak manusiawi dengan memaksakan perjanjian pada pasal kewajiban yang berisi di antaranya buruh bertanggung jawab penuh atas kerusakan muatan, terjadi kecelakaan lalulintas/ketika mengoperasikan kendaraan termasuk di dalamnya pecah ban dan perbaikan yang di sebabkan kelalain sopir menjadi tanggung jawab sepenuhnya sopir.

"Kami menganggap alat produksi sepenuhnya menjadi tanggungan pekerja,tidak boleh menolak order. Kami beranggapan sama dengan tidak ada hak libur."

Melihat fakta tersebut, Petrus menyatakan KPPSPTM mendukung buruh dan melawan PT Linus Trans  Magelang demi keadilan dan penegakkan hukum.  Menurut Petrus, PT Linus Trans telah terang-terangan melanggar hukum dan konstitusi.

"Hak Buruh dalam Konstitusi „ Pasal 27 (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. „ Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang jo. 28E (3) „ Pasal 28D (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.Pasal 28H (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 34 (2)." |Nanu

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next