Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

KPK : Idul Fitri, pegawai negeri jangan terima gratifkasi

KPK : Idul Fitri, pegawai negeri jangan terima gratifkasi
Jakarta - KoPi | Menghadapi momen Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menghimbau pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi. Hal tersebut yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.

Dalam siaran pers, KPK mengatakan jika dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka pihak tersebut wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut.

Sanksi tegas bagi para pegawai negeri maupun penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah sanksi pidana. Hal ini didasari Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

KPK berharap, dengan menghindari adanya permintaan maupun penerimaan gratifikasi tersebut para pegawai negeri dan penyelenggara negara bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

“Bila bingkisannya adalah makanan dan dalam jumlah wajar. Para pegawai negeri bisa menyalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang lebih membutuhkan. Tentunya harus ada laporan jelas kepada KPK” ujar Piharsa Nugraha selaku Humas KPK.

Pegawai negeri dan penyelengara negara dihimbau untuk tidak meminta dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain. Sebab, menurut KPK tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang bisa menjurus pada tindak pidana korupsi atau dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Selain menerima gratifikasi, KPK juga menghimbau para pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Seperti halnya menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik.

“Sanksinya tegas, bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar” |Labibah

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next