Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

KPI harus bisa bertindak seperti KPK

KPI harus bisa bertindak seperti KPK

Jogja-KoPi| Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam dunia penyiaran bagaikan singa yang tidak memiliki taring, hanya bisa menggertak namun tidak bisa menggigit.

"Menggigit sih iya tapi hanya terasa geli", kata Dr. Hermin Indah, Dosen UGM dalam dialog publik daerah optimalisasi peran masyarakat dalam mengawal perubahan UU Penyiaran, Rabu (27/3), bertempat di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, UGM.

Penguatan peran KPI dalam menangani masalah peyiaran di Indonesia perlu dilakukan. Menurut Hanafi Raiz, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, KPI harus benar-benar memiliki otonomi, keindependenan, dan kewibaan dalam menilai setiap tayangan yang ada. "Penting untuk KPI menjadi KPK dalam penguatan ini", tambahnya.

Perubahan UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 diharapkan mampu menperkuat peran KPK dalam penyiaran. "Kami akan senjatai KPI dengan perangkat hukum yang kuat agar KPI memiliki taring dalam menilai program yang ditayangkan", jelas Hanafi Raiz.

Perangkat hukum tersebut megatur segala macam hukuman dan sanksi yang akan diberikan kepada lembaga penyiaran yang melanggarnya.

"KPI ketika menilai TV swasta yang tidak sesuai dengan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) tidak hanya sekedar menegur tapi diberikan sanksi, hukumannya harus jelas.KPI benar-benar punya otonomi, Independent, wibawa untuk menentukan denda dan sanksi sehingga di dengar oleh media-media yang melanggar. Lembaga ini harus powerful", papar Hanfi Raiz.

Sementara itu, Bekti Nugroho, anggota KPI Pusat, mengatakan bahwa KPI harus memiliki taring, supaya lembaga penyiaran menggigil. Namun jika KPI hanya dipandang sebagai lembaga-lembagaan tanpa perangkat hukum yang kuat, maka KPI akan terus kehilangan taringny.

"Jika KPI hanya sebagai lembaga-lembagaan negara ya gini, hanya geli taringnya", ungkap Bekti Nugroho.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next