Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

KPI harus bisa bertindak seperti KPK

KPI harus bisa bertindak seperti KPK

Jogja-KoPi| Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam dunia penyiaran bagaikan singa yang tidak memiliki taring, hanya bisa menggertak namun tidak bisa menggigit.

"Menggigit sih iya tapi hanya terasa geli", kata Dr. Hermin Indah, Dosen UGM dalam dialog publik daerah optimalisasi peran masyarakat dalam mengawal perubahan UU Penyiaran, Rabu (27/3), bertempat di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, UGM.

Penguatan peran KPI dalam menangani masalah peyiaran di Indonesia perlu dilakukan. Menurut Hanafi Raiz, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, KPI harus benar-benar memiliki otonomi, keindependenan, dan kewibaan dalam menilai setiap tayangan yang ada. "Penting untuk KPI menjadi KPK dalam penguatan ini", tambahnya.

Perubahan UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 diharapkan mampu menperkuat peran KPK dalam penyiaran. "Kami akan senjatai KPI dengan perangkat hukum yang kuat agar KPI memiliki taring dalam menilai program yang ditayangkan", jelas Hanafi Raiz.

Perangkat hukum tersebut megatur segala macam hukuman dan sanksi yang akan diberikan kepada lembaga penyiaran yang melanggarnya.

"KPI ketika menilai TV swasta yang tidak sesuai dengan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) tidak hanya sekedar menegur tapi diberikan sanksi, hukumannya harus jelas.KPI benar-benar punya otonomi, Independent, wibawa untuk menentukan denda dan sanksi sehingga di dengar oleh media-media yang melanggar. Lembaga ini harus powerful", papar Hanfi Raiz.

Sementara itu, Bekti Nugroho, anggota KPI Pusat, mengatakan bahwa KPI harus memiliki taring, supaya lembaga penyiaran menggigil. Namun jika KPI hanya dipandang sebagai lembaga-lembagaan tanpa perangkat hukum yang kuat, maka KPI akan terus kehilangan taringny.

"Jika KPI hanya sebagai lembaga-lembagaan negara ya gini, hanya geli taringnya", ungkap Bekti Nugroho.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next