Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Konflik Papua akibat perbedaan tafsir 'damai' di Papua

Konflik Papua akibat perbedaan tafsir 'damai' di Papua

Jogjakarta-KoPi| Selama ini pembangunan di Indonesia hanya memusat di Jawa dan Sumatera. Sementara masyarakat terluar Papua merasa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Padahal pemerintah telah menprogramkan otonomi khusus (Otsus) Papua. Namun lagi-lagi Otsus belum mampu menyelsaikan masalah Papua.

Salah seorang anggota JDP (Jaringan Damai Papua), Octavianus Pekei mengatakan adanya otonomi khusus sejak tahun 2001 tidak memberikan solusi. Sehingga timbul keinginan untuk memisahkan diri. Keinginan ini telah mempengaruhi warga lain bahkan yang berada di pedalaman dan gunung-gunung.

Konflik Papua yang memanas kembali, dengan banyaknya aksi kekerasan baik antara masyarakat maupun militer setempat. Aparat militer setidaknya menangkap 400 warga Papua, mereka mendapat perlakuan kasar dan ditahan tanpa kepastian hukum yang jelas.

Octa menambahkan JDP berusaha menjembatani antara masyarakat Papua dengan pemerintah. Posisi dialog juga bukan solusi tapi cara untuk komunikasi merumuskan titik temu masalah Papua.
Namun kendala di lapangan, beberapa kali mengadakan dialog selalu buntu pada penafsiran berbeda tentang kedamaian di Papua.

“Dialog damai diartikan dengan pengertian masing-masing. Pemerintah memandang damai dengan kemajuannnya menitikberatkan pada pembangunan, kesejahteraan, Nah Papua butuh yang berbeda bukan yang mengedepankan pembangunannya, sehingga terjadinya aksi protes hal yang lumrah terjadi, karena mereka merasa tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunannya, kata anggota JDP Suma Riella saat diskusi Papua Damai di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga pukul 11.00 WIB.

Meskipun diakui beberapa dialog belum menemukan titik terang. Namun Zelie Ariane dari “Papua untuk Kita” terus menggalakan dialog guna menekan kondisi darurat Papua. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next