Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Komisi Informasi dorong akses informasi pada publik

Komisi Informasi dorong akses informasi pada publik
Surabaya – KoPi | Keterbukaan informasi ini merupakan salah satu hak yang harus didapatkan masyarakat. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), salah satu syarat dari jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan adalah adanya keterbukaan informasi.
 

Mahbub Junaidi dari Komisi Informasi Jawa Timur menyatakan, ada banyak tantangan dalam sosialisasi keterbukaan informasi. Selama ini masyarakat masih belum memahami hak mereka dalam mengakses informasi. Selain itu publik juga belum sepenuhnya paham informasi jenis apa saja yang berhak diakses masyarakat. 

“UU KIP menjamin setiap warga negara untuk dapat mengakses dan mengetahui informasi dari badan-badan publik. Dalam proses mendapatkan informasi tersebut, ada kemungkinan sengketa informasi. Di sinilah Komisi Informasi berperan, yaitu sebagai penengah sengketa,” jelas Mahbub dalam Kuliah Umum Komisi Informasi di Universitas Airlangga (24/4).

Sengketa informasi ini umumnya merupakan sengketa antara Badan Publik dan Pengguna Informasi dengan masyarakat yang ingin memperoleh dan menggunakan informasi. KI bertugas menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik. Penanganan sengketa dilakukan melalui mediasi atau ajudikasi non-litigasi. Selain itu, KI juga memberikan fasilitas konsultasi jika terdapat dari warga masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai akses mendapatkan informasi publik.

Mahbub menyatakan UU KIP tak hanya menjamin masyarakat untuk mengakses informasi, namun juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. “Adanya UU ini dan KI  diharapkan dapat meningkatkan kerpercayan masyarakat terhadap pemerintah,” tutur Mahbub.

Implementasi UU KIP ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi), mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next