Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Komisi Informasi dorong akses informasi pada publik

Komisi Informasi dorong akses informasi pada publik
Surabaya – KoPi | Keterbukaan informasi ini merupakan salah satu hak yang harus didapatkan masyarakat. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), salah satu syarat dari jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan adalah adanya keterbukaan informasi.
 

Mahbub Junaidi dari Komisi Informasi Jawa Timur menyatakan, ada banyak tantangan dalam sosialisasi keterbukaan informasi. Selama ini masyarakat masih belum memahami hak mereka dalam mengakses informasi. Selain itu publik juga belum sepenuhnya paham informasi jenis apa saja yang berhak diakses masyarakat. 

“UU KIP menjamin setiap warga negara untuk dapat mengakses dan mengetahui informasi dari badan-badan publik. Dalam proses mendapatkan informasi tersebut, ada kemungkinan sengketa informasi. Di sinilah Komisi Informasi berperan, yaitu sebagai penengah sengketa,” jelas Mahbub dalam Kuliah Umum Komisi Informasi di Universitas Airlangga (24/4).

Sengketa informasi ini umumnya merupakan sengketa antara Badan Publik dan Pengguna Informasi dengan masyarakat yang ingin memperoleh dan menggunakan informasi. KI bertugas menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik. Penanganan sengketa dilakukan melalui mediasi atau ajudikasi non-litigasi. Selain itu, KI juga memberikan fasilitas konsultasi jika terdapat dari warga masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai akses mendapatkan informasi publik.

Mahbub menyatakan UU KIP tak hanya menjamin masyarakat untuk mengakses informasi, namun juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. “Adanya UU ini dan KI  diharapkan dapat meningkatkan kerpercayan masyarakat terhadap pemerintah,” tutur Mahbub.

Implementasi UU KIP ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi), mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next