Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Komisi Informasi dorong akses informasi pada publik

Komisi Informasi dorong akses informasi pada publik
Surabaya – KoPi | Keterbukaan informasi ini merupakan salah satu hak yang harus didapatkan masyarakat. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), salah satu syarat dari jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan adalah adanya keterbukaan informasi.
 

Mahbub Junaidi dari Komisi Informasi Jawa Timur menyatakan, ada banyak tantangan dalam sosialisasi keterbukaan informasi. Selama ini masyarakat masih belum memahami hak mereka dalam mengakses informasi. Selain itu publik juga belum sepenuhnya paham informasi jenis apa saja yang berhak diakses masyarakat. 

“UU KIP menjamin setiap warga negara untuk dapat mengakses dan mengetahui informasi dari badan-badan publik. Dalam proses mendapatkan informasi tersebut, ada kemungkinan sengketa informasi. Di sinilah Komisi Informasi berperan, yaitu sebagai penengah sengketa,” jelas Mahbub dalam Kuliah Umum Komisi Informasi di Universitas Airlangga (24/4).

Sengketa informasi ini umumnya merupakan sengketa antara Badan Publik dan Pengguna Informasi dengan masyarakat yang ingin memperoleh dan menggunakan informasi. KI bertugas menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik. Penanganan sengketa dilakukan melalui mediasi atau ajudikasi non-litigasi. Selain itu, KI juga memberikan fasilitas konsultasi jika terdapat dari warga masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai akses mendapatkan informasi publik.

Mahbub menyatakan UU KIP tak hanya menjamin masyarakat untuk mengakses informasi, namun juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. “Adanya UU ini dan KI  diharapkan dapat meningkatkan kerpercayan masyarakat terhadap pemerintah,” tutur Mahbub.

Implementasi UU KIP ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi), mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next