Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Koalisi tuntut Kepala Kejati DIY diberhentikan

kanakn: Direktur ICM , Tri Wahyu kanakn: Direktur ICM , Tri Wahyu

Jogjakarta-KoPi| Rencana Koalisi Selamatkan Pemberatasan Korupsi Jojakarta untuk mengajukan Pra Peradilan terhadap SP3 IS dan EBN masih terkendala kopian SP3 oleh Kejaksaan Tinggi DIY.

“Kita sudah berusaha untuk meminta surat keputusan penghentian perkara namun sampai sekarang kita belum mendapatkannnya. Kita masih menunggu Kejati memberikan kepada kita,” jelas Direktur LBH Jogjakrta, Amzal Wahyudin saat konferensi pers di PUKAT UGM pukul 10.40 WIB.

Amzal mengharapkan pihak Kejati beriktikad baik memberikan kopian SK SP3 dengan sukarela upaya transparasi dan akuntabilitas kepada publik. Namun Amzal juga mengancam akan mengadukan ke Komisi Informasi Daerah.

“Jika Kejati tidak memberikan dengan sukarela, kami akan mengajukan ke Komisi Infomasi Daerah untuk bisa mengakses SP3 yang dikeluarkan oleh Kejati,” imbuh A,zal.

Sementara untuk mekanisme Pra Peradilan, koalisi menyertakan 8 pemohon yang masng-masing dari 8 LSM. Pihak koalisi juga telah menyiapkan beberapa penasehat hukum untuk menghadapi pra peradilan.

Selain menuntut SP3 pihak koalisi juga menuntut dugaan pelanggaran sumpah jabatan Kepala Kejati DIY I Gede Sudiatmaja ke Kantor Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).

“Koalisi meninta agar Pak I Gede Sudiatmaja diberhentikan dengan tidak hormat sebagai jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2008,” papar Tri Wahyu. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next