Menu
SKK Migas Wilayah Timur Berharap Adanya Dorongan di Luar Bidang Migas.

SKK Migas Wilayah Timur Berharap Ad…

Sleman-KoPi| Kepala Sat...

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

Prev Next

Koalisi desak KPK turun tangan pada kasus Idham Samawi

Koalisi desak KPK turun tangan pada kasus Idham Samawi

Jogjakarta-KoPi| Keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) korupsi hibah dana KONI Bantul terhadap Idham samawi dan Edy Bowo Cahyono dianggap janggal oleh jaringan anti korupsi Jogjakarta.

Koalisi Selamatkan Pemberatasan Korupsi Jojakarta yang beranggotakan 24 lembaga menuntut KPK untuk menangani sendiri kasus dana hibah Persiba Bantul 2011 dengan mengeluarkan sprindik baru atas kasus tersebut.

Koalisi menekan tegas pihak berwenang untuk serius menuntaskan kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul 2011. Beberapa upaya mereka lakukan dengan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) pada hari Jumat, 7 Agustus 2015.

“Keluarnya SP3 ini kabar buruk bagi pemberantasan korupsi, kita fokus untuk menanggapi SP3, hari Jumat pagi koalisi sudah melaporkan pada KPK. Kami mengirim dokumen bukti penindakan, KPK sudah bukan perkara baru kasus korupsi dana persiba bantul ini, masalahnya adalah sebelum terbit SP3 pihak Kejaksaan tinggi sama sekali tidak melakukan koordinasi dengan KPK,” tutur Direktur Indonesia Corruption Wacth, Tri Wahyu saat konferensi pers di PUKAT UGM pukul 10.20 WIB.

Sementara anggota Lembaga Advokasi Jogjakarta, Fitri mengharapkan tidak ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Dia memandang keluarnya SP3 oleh Kejati DIY menandakan bahwa kejati bertindak inkonsisten.

“Ini bukti bahwa Kejati DIY melakukan inkonsistensi beberapa hari yang lalu mengatakan tidak akan mengeluarkan SP3 terhadap tersangka IS dan EBN, ini malah justru muncul. Ini kan menjadi sesuatu yang mengejutkan dan harus dicabut,” jelas Fitri. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next