Menu
SKK Migas Wilayah Timur Berharap Adanya Dorongan di Luar Bidang Migas.

SKK Migas Wilayah Timur Berharap Ad…

Sleman-KoPi| Kepala Sat...

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

Prev Next

Koalisi anti korupsi tantang Kajati DIY bongkar kasus IS

IS dan DN menjalani sumpah di Pengadilan Tipikor IS dan DN menjalani sumpah di Pengadilan Tipikor

Jogjakarta-KoPi| Koalisi Anti Korupsi Yogyakarta mendesak Kejaksaan Tinggi DIY untuk mengusut kembali kasus dana hibah KONI Bantul (Persiba) dengan tersangka IS dan EBN. Koalisi Anti Korupsi terdiri PUKAT, LBH, ICM, PUSHAM UII, MTB, Forum LSM DIY dan GEBRAK.

Menurut Direktur ICM, Tri Wahyu pihak Kajati DIY sebelumnya menegaskan akan membuka kembali kasus IS dan EBN bila ditemukan adanya bukti baru.

"Karena di SP3 IS dan EBN tertulis kalo ditemukan bukti baru, maka akan dibuka kembali oleh kejaksaan," tutur Tri Wahyu saat konferensi pers di PUKAT UGM pukul 11.00 WIB.

Sementara peneliti PUKAT UGM, Hifdzhil Alim menganalisis kasus dana hibah KONI Bantul merupakan kejahatan struktural. Kejahatan ini dilancarkan oleh oknum kepala daerah untuk menjaga kekuasaannya.

Sehingga dalam kasus dana hibah KONI tersebut, Hifdhil menantang lnstitusi pengak hukum untuk membongkar kasus ini.
Hifdzhil menjelaskan kendala lambatnya penuntasan kasus korupsi diakibatkan oleh oknum lembaga penegak hukum.

"Kasus struktural korupsi. Susah dibongkar karena penegak hukum tidak independen dari unsur pengadilan," papar Hifdzhil Alim.

Indikasi tidak sehatnya institusi penegakan hukum di DIY terlihat dari berganti-gantinya pimpinan Kajati dalam kurun waktu yang singkat.

"Kita sama-sama hidup  menyaksikan, Kajati 5 kali ganti pimpinan, dalam waktu yang singkat. Ada yang dipindah ke Kalimantan, ini saya tantang Kajati membuka kasus IS dan EBN. Ini bentuk Novum berdasarkan kasus Dahono dan Maryani," pungkas Hifdzhil Alim.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Selasa, 13 Oktober 2015 menyatakan terdakwa Dahono dan Maryani terbukti bersalah. Mereka melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU 31 tahum 1999.

Hukuman 1,5 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Sementara Maryani harus membayar uang pengganti Rp 230 juta. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next