Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Kenaikan tarif parkir tak punya landasan hukum

Kenaikan tarif parkir tak punya landasan hukum
Surabaya - KoPi| Sejak 18 Agustus lalu, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menetapkan tarif parkir baru. Tarif retribusi di tepi jalan untuk motor yang semula Rp 500 naik menjadi 1Rp 1.000, dan untuk mobil/sedan/pick-up dari Rp 1.500 menjadi Rp 3.000.
 

Namun Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) menilai kenaikan tarif atau retribusi parkir tepi jalan umum tersebut bermasalah. Selain karena landasan hukumnya kurang kuat, Dinas Perhubungan Kota Surabaya juga dinilai tidak mempersiapkan sarana dan prasarana dengan baik. 

"Dinas Perhubungan tidak siap menerapkan tarif parkir baru sehingga apa yang dilakukan terlalu dipaksakan," kata Ketua YLPK Jatim, M Said Sutomo, di Surabaya, Jumat (21/8). 

Salah satu buktinya adalah tetap digunakannya karcis lama, meski tarif baru sudah berlaku. Bahkan di karcis lama yang tertera nominal Rp 500 untuk sepeda motor tersebut ditambahi stempel tarif baru dengan nominal Rp 1.000. Untuk karcis mobil, di karcis lama tertera nominal Rp 1.500 namun ditambahi stempel tarif baru Rp 3.000. Hal itu terlihat seperti satu tiket memiliki dua tarif yang berbeda. YLPK mengatakan, seharusnya tiket yang digunakan adalah yang baru dengan tarif yang baru. 

"Di situ juga tertera landasan hukumnya yang baru. Sebab, karcis lama tentu landasan hukumnya beda dengan tarif baru," kata Said. 

Jika Dinas Perhubungan beralasan masih ada sisa karcis lama, Said mengatakan itu terlalu mengada-ada. Karcis lama harus dibuang dan diganti dengan karcis baru karena nilai dan landasan hukumnya berbeda. 

Said juga menambahkan, kenaikan tarif parkir harus mendapat persetujuan DPRD karena melibatkan masyarakat umum. Dasar hukum yang dipakai adalah Perda, bukan dengan Perwali.

Selain itu, kenaikan parkir juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Artinya, kendaraan yang diparkir tersebut harus diasuransikan. Jika terjadi sesuatu seperti kehilangan, pemilik kendaraan akan mendapatkam ganti rugi. 

"Tanpa adanya asuransi, jelas telah terjadi pelanggaran UU Perlindungan Konsumen," katanya. 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next