Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Kenaikan tarif parkir tak punya landasan hukum

Kenaikan tarif parkir tak punya landasan hukum
Surabaya - KoPi| Sejak 18 Agustus lalu, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menetapkan tarif parkir baru. Tarif retribusi di tepi jalan untuk motor yang semula Rp 500 naik menjadi 1Rp 1.000, dan untuk mobil/sedan/pick-up dari Rp 1.500 menjadi Rp 3.000.
 

Namun Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) menilai kenaikan tarif atau retribusi parkir tepi jalan umum tersebut bermasalah. Selain karena landasan hukumnya kurang kuat, Dinas Perhubungan Kota Surabaya juga dinilai tidak mempersiapkan sarana dan prasarana dengan baik. 

"Dinas Perhubungan tidak siap menerapkan tarif parkir baru sehingga apa yang dilakukan terlalu dipaksakan," kata Ketua YLPK Jatim, M Said Sutomo, di Surabaya, Jumat (21/8). 

Salah satu buktinya adalah tetap digunakannya karcis lama, meski tarif baru sudah berlaku. Bahkan di karcis lama yang tertera nominal Rp 500 untuk sepeda motor tersebut ditambahi stempel tarif baru dengan nominal Rp 1.000. Untuk karcis mobil, di karcis lama tertera nominal Rp 1.500 namun ditambahi stempel tarif baru Rp 3.000. Hal itu terlihat seperti satu tiket memiliki dua tarif yang berbeda. YLPK mengatakan, seharusnya tiket yang digunakan adalah yang baru dengan tarif yang baru. 

"Di situ juga tertera landasan hukumnya yang baru. Sebab, karcis lama tentu landasan hukumnya beda dengan tarif baru," kata Said. 

Jika Dinas Perhubungan beralasan masih ada sisa karcis lama, Said mengatakan itu terlalu mengada-ada. Karcis lama harus dibuang dan diganti dengan karcis baru karena nilai dan landasan hukumnya berbeda. 

Said juga menambahkan, kenaikan tarif parkir harus mendapat persetujuan DPRD karena melibatkan masyarakat umum. Dasar hukum yang dipakai adalah Perda, bukan dengan Perwali.

Selain itu, kenaikan parkir juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Artinya, kendaraan yang diparkir tersebut harus diasuransikan. Jika terjadi sesuatu seperti kehilangan, pemilik kendaraan akan mendapatkam ganti rugi. 

"Tanpa adanya asuransi, jelas telah terjadi pelanggaran UU Perlindungan Konsumen," katanya. 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next