Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Kasus BG, pengamat : ada polisi bukan penegak hukum ?

Kasus BG, pengamat : ada polisi bukan penegak hukum ?

Jogjakarta-KoPi| Reputasi KPK seolah turun setelah Hakim Sarpin memenangkan Budi Gunawan (BG), bahkan dengan kasus teranyar pajak Hadi Poernomo semakin melorotkan reputasi KPK di mata hukum Indonesia.

Para pengamat hukum dari PUKAT UGM memandang kejadian tersebut memprihatinkan bagi masa depan hukum Indonesia.
Menurut peneliti PUKAT, Hifdzil Alim mengatakan pra peradilan Hakim Sarpin melepaskan BG karena alasan BG tidak termasuk dalam polisi penegak hukum. Dari itu PUKAT mengkaji perundang-undangan tentang definisi dan fungsi polisi.

“Jadi kami berpikir hakim Sarpin ada polisi yang bukan penegak hukum. Dari putusan Hakim Sarpin terhadap BG, saya melakukan riset 30 undang-undang dari tahun 1961. Di bab 1 bagian dari definisi operasional, nah itu gak ada definisi penegak hukum adalah kepolisian ? “, kata Hifdzil saat menjadi narasumber diskusi di FH. UGM pagi tadi.

Hifdzil menambahkan pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1 tentang Ketahanan dan Keamanan Negara belum menyatakan bahwa polisi bagian dari penegak hukum.
Pada UU no.2 pasal 2 tahun 2002 tentang kepolisian menyatakan kepolisan alat negara penegak hukum. Namun persolannya hanya masuk dalam penjelasan pasal bukan pasalnya yang menjadi norma.

Justru definisi secara tepat tertera pada UU No. 13 Tahun 1961 tentang kepolisian. Secara eksplisit menjelaskan polisi merupakan alat negara penegak hukum. Bila belum menyentuh perundangan tersebut, wewenang polisi menjadi sempit hanya menyoal masalah ketertiban dan keamanan.

“Kita bertanya apakah ada polisi yang bukan penegak hukum? Kalau yang dianggap penegak hukum Bareskrim saja berarti kalian ditilang sama ditlantas bisa lolos, mereka hanya mengatur lalu lintas tidak berwenang menilang ”, papar Hifdzil.
Terkait dengan kasus BG melalui pemahaman UU No. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian, semua polisi merupakan penegak hukum. Sehingga Komjen BG bisa diperiksa dan diteruskan kasus hukumnya.
|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next