Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Inilah kejanggalan sistem ketatanegaraan DPD

perwakilan dari DPD RI perwakilan dari DPD RI

Jogjakarta-KoPi| UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dianggap melanggar pustusan MK RI No. 92/PUU/2012. Pihak DPD RI mengkhawatirkan upaya ini untuk pengkerdilan peran DPD secara terstruktur.

Menurut staf ahli DPD RI, B. Restu Cipto Handoyo mengatakan pemberlakuan UU No. 17 tahun 2014 tidak terlepas dari campur tangan koalisi tertentu di dalam parlemen.

“ Ada beberapa kejanggalan dari sistem ketatanegaraan Indonesia yakni pendelegasian UUD 1945 di atur dengan UU, bukan di dalam UU. Padahal menurut P3 harus UU yang mengatur sendiri tapi ini digabung. Kedua pasal 18 UUD 1945, DPRD adalah rezim pemerintahan bukan rezim parlemen, apa ini perlu diatur dalam UU MD 3.  Ketiga pasal 20 ayat 2 setiap RUU Pembahasan UU harus dibahas oleh oleh DPD, DPR dan presiden dengan persetujuan bersama. Namun faktanya UU susduk ( susunan dan kedudukan) dan UU MD3 hanya dibahas antar fraksi dan menteri yang mewakili”, kritik B. Restu Cipto Handoyo.

Sementara pakar hukum UII, Drs. Saifudin berpendapat ada ketidakseimbangan peran DPD dengan DPR dan presiden. Padahal ketiganya bersama merumuskan undang-undang.

“Dalam perumusan suatu UU, DPD berhak untuk mengikuti pembahasan tingkat pertama dan kedua, namun ketiganya putusan ketok palu suatu RUU, DPD tidak memiliki kewenangan ”, papar Drs. Saifudin. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next