Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Inilah kejanggalan sistem ketatanegaraan DPD

perwakilan dari DPD RI perwakilan dari DPD RI

Jogjakarta-KoPi| UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dianggap melanggar pustusan MK RI No. 92/PUU/2012. Pihak DPD RI mengkhawatirkan upaya ini untuk pengkerdilan peran DPD secara terstruktur.

Menurut staf ahli DPD RI, B. Restu Cipto Handoyo mengatakan pemberlakuan UU No. 17 tahun 2014 tidak terlepas dari campur tangan koalisi tertentu di dalam parlemen.

“ Ada beberapa kejanggalan dari sistem ketatanegaraan Indonesia yakni pendelegasian UUD 1945 di atur dengan UU, bukan di dalam UU. Padahal menurut P3 harus UU yang mengatur sendiri tapi ini digabung. Kedua pasal 18 UUD 1945, DPRD adalah rezim pemerintahan bukan rezim parlemen, apa ini perlu diatur dalam UU MD 3.  Ketiga pasal 20 ayat 2 setiap RUU Pembahasan UU harus dibahas oleh oleh DPD, DPR dan presiden dengan persetujuan bersama. Namun faktanya UU susduk ( susunan dan kedudukan) dan UU MD3 hanya dibahas antar fraksi dan menteri yang mewakili”, kritik B. Restu Cipto Handoyo.

Sementara pakar hukum UII, Drs. Saifudin berpendapat ada ketidakseimbangan peran DPD dengan DPR dan presiden. Padahal ketiganya bersama merumuskan undang-undang.

“Dalam perumusan suatu UU, DPD berhak untuk mengikuti pembahasan tingkat pertama dan kedua, namun ketiganya putusan ketok palu suatu RUU, DPD tidak memiliki kewenangan ”, papar Drs. Saifudin. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next