Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Inilah kejanggalan sistem ketatanegaraan DPD

perwakilan dari DPD RI perwakilan dari DPD RI

Jogjakarta-KoPi| UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dianggap melanggar pustusan MK RI No. 92/PUU/2012. Pihak DPD RI mengkhawatirkan upaya ini untuk pengkerdilan peran DPD secara terstruktur.

Menurut staf ahli DPD RI, B. Restu Cipto Handoyo mengatakan pemberlakuan UU No. 17 tahun 2014 tidak terlepas dari campur tangan koalisi tertentu di dalam parlemen.

“ Ada beberapa kejanggalan dari sistem ketatanegaraan Indonesia yakni pendelegasian UUD 1945 di atur dengan UU, bukan di dalam UU. Padahal menurut P3 harus UU yang mengatur sendiri tapi ini digabung. Kedua pasal 18 UUD 1945, DPRD adalah rezim pemerintahan bukan rezim parlemen, apa ini perlu diatur dalam UU MD 3.  Ketiga pasal 20 ayat 2 setiap RUU Pembahasan UU harus dibahas oleh oleh DPD, DPR dan presiden dengan persetujuan bersama. Namun faktanya UU susduk ( susunan dan kedudukan) dan UU MD3 hanya dibahas antar fraksi dan menteri yang mewakili”, kritik B. Restu Cipto Handoyo.

Sementara pakar hukum UII, Drs. Saifudin berpendapat ada ketidakseimbangan peran DPD dengan DPR dan presiden. Padahal ketiganya bersama merumuskan undang-undang.

“Dalam perumusan suatu UU, DPD berhak untuk mengikuti pembahasan tingkat pertama dan kedua, namun ketiganya putusan ketok palu suatu RUU, DPD tidak memiliki kewenangan ”, papar Drs. Saifudin. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next