Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Indonesia dapat pinjaman 43 milyar dolar AS dari Tiongkok

Indonesia dapat pinjaman 43 milyar dolar AS dari Tiongkok

KoPi| Fahri Hamzah menyebutkan Rini Soewandi telah menandatangani pinjaman sebesar 43 milyar dolar AS dari Tiongkok untuk dua BUMN yang jadi beban hutang negara.

Dalam sebuah wawancara yang dilansir dari TVIO (20/9), Fahri menyayangkan media dan Non Goverment Organizations (NGO) justru abai dengan pengawasan ini dengan hanya mensoalkan anggara kecil yang diminta DPR RI beberapa waktu lalu sekitar 0,191 % dari total APBN.

Menurut Fahri Hamzah, seharusnya media dan NGO di belakang DPR untuk mengawasi pemerintah di bawah Jokowi yang memegang anggaran sebesar 2035 trilyun dan 200 trilyun.

"Harusnya itu yang diawasi rupiah demi rupiah," kata Fahri.

Wakil Ketua DPR RI dari PKS ini merasa kesal karena media hanya memperkarakan hal-hal yang dianggap kecil dari DPR sehingga membuat fungsi pengawasan DPR jadi tidak efektif.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next