Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

IHCS Luncurkan Buku 'Demokrasi Petani'

IHCS Luncurkan Buku 'Demokrasi Petani'

Jogjakarta-KoPi|Isu pertanian selalu ramai dalam perbincangan nasional. Terlihat dari upaya pemerintah banyak meluncurkan program kemajuan pertanian. Bahkan tema pertanian tengah naik daun setelah presiden Jokowi mencanangkan program swasembda pangan.

Namun wacana indah itu hanya riuh di kalangan pemerintah pusat. Di balik itu banyak persoalan pertanian meminta penyelesaian dan keadilan. Hal itulah yang mendorong IHCS (Indonesian Human Rights Commitee For Social Justice) memecahkan persolan pertanian secara umum.

IHCS selama ini bergerak di bidang advokasi pertanian. Tujuannya membela hak-hak petani sekaligus mempertegas kewajiban negara kaitannya dengan kesejahteraan petani.

Untuk mendukung misi dari IHCS, mereka mengadakan workshop bersama sekaligus peluncuran buku ‘Berdaulat di Daerah’. Buku karya Ketua Komite pertimbangan organisasi IHCS, Gunawan diharapkan menjadi panduan demokrasi di daerah. Untuk pemajuan dan pembelaan hak atas pangan, hak petani, dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.

Dalam buku ini banyak mengupas solusi permasalahan pertanian. Salah satunya persoalan ketahanan pangan. Disadari oleh Gunawan ketersediaan lahan kita semakin sempit seiring meningkatnya pembangunan. Bila arah pemerintah menuju ke kedaulatan pangan otomatis harus ada penambahan lahan.

Menurut Gunawan hal itu sudah diantisipasi dengan adanya redistribusi lahan oleh pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan ada hambatan di dalamnya.

“Pemerintah banyak mengeluarkan tentang undang-undang yang mengatur redistribusi lahan. Namun yang menjadi persolan, kalau yang lokasi lahannya itu di perbatasan Kalimantan atau Papua, juga menjadi masalah. Kita berusaha mengoptimalan tanah di Jawa, karena kata SBY dan Jokowi kita ada lahan 9,2 juta Ha”, paparnya.

Gunawan menambahkan minimnya lahan juga dilatarbelakangi oleh penafsiran yang salah tentang undang-undang. Adanya Keppres 55 warisan Orde Baru diadopsi oleh SBY menjadi Perpres. Poin penting di dalamnya ada kata kepentingan umum. Kepentingan umum diarahkan ke pembangunan infrastruktur bukan ke tanah atau sawah.

“Melalui pemahaman itu mindset-nya membangun infrastruktur seperti bandara atau lainnya, padahal kepentingan umum itu ada sisi sosial masyarakat bisa membuat masjid, gereja, termasuk lahan untuk sawah. Jadi pola pikir sebaliknya, tanah untuk kepentingan umum yang lain. Di sinilah sawah menjadi korban”, kritik Gunawan. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next