Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

IACEPA diharapkan tidak bernasib buruk seperti AIDA

IACEPA diharapkan tidak bernasib buruk seperti AIDA

Kupang-KoPi| Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni mengharapkan agar kerja sama Bidang Ekonomi Indonesia-Australia (IACEPA) tidak bernasib buruk seperti AIDA, sebuah bentuk kerja sama Indonesia-Australia yang dibentuk pada era 1990-an.

"Kita pada prinsipnya mendukung penuh langkah kerja sama tersebut, namun jangan sampai bernasib buruk seperti Australia Indonesia Development Area (AIDA) di era 1990-an," katanya di Sydney, Senin, menjawab pertanyaan wartawan seputar prospek kerja sama kedua negara yang dibahas Presiden Joko Widodo dan PM Australia Malcolm Turnbull di Sydney.

Presiden Joko Widodo mengadakan kunjungan kerja ke negeri Kanguru dari 25-26 Februari 2017 guna mematangkan kerja sama ekonomi perdagangan kedua negara (IACEPA--Indonesia Australia Comprehensive Economic Pasthership Agreement) tersebut.

Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu mengatakan mendukung penuh langkah kerja sama yang dirancang Australia tersebut, namun diharapkan agar tidak bernasib buruk seperti Australia Indonesia Development Area (AIDA) di era 1990-an.

Tanoni yang pernah ditunjuk sebagai Sekretaris Working Party dari Nusa Tenggara Timur itu, turut merancang merancang bidang kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi Australia-Indonesia yang dikenal dengan nama AIDA pada era 1990’an itu,

Menurut dia, konsep kerja sama yang tertuang dalam AIDA pada saat itu, secara teoritis sangatlah komprehensif dan saling melengkapi serta menguntungkan bagi rakyat di kedua negara, akan tetapi hanya sebatas di atas kertas saja.

Ia mengatakan saat itu Australia mengusulkan kerja sama AIDA ketika sedang ramainya tentang isu Perjanjian Celah Timor dan pembagian hasilnya yang sangat merugikan Indonesia.

"Kita berharap agar kerja sama IACEPA ini juga tidak ada maksud terselubung dari Australia untuk mengbungkamkan isu Petaka Tupahan Minyak Montara 2009 yang dahsyat itu," katanya.

Masalah tumpahan minyak di Laut Timor itu terjadi akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Timor pada 21 Agustus 2009 yang mengakibatkan hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar.

Namun, kasus ini ditutupi oleh Australia dan PTTEP (perusahaan pencemar asal Thailand) dimana telah mengorbankan kesejahteraan lebih dari seratus ribu masyarakat pesisir kepulauan Nusa Tenggara Timur, yang kemudian menggugah masyarakat petani rumput laut untuk menggugat PTTEP secara "class acion" di Pengadilan Federal Australia.

Atas dasar ini, Tanoni mengusulkan secara resmi kepada Pemerintah Indonesia agar dapat segera membentuk sebuah tim kerja kecil untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Australia segera merealisasikan janjinya kepada masyarakat NTT yang menjadi korban Montara.

Tim kecil tersebut merupakan gabungan pejabat pemerintah dan masyarakat korban Montara yang berjumlah tidak lebih dari tujuh orang untuk secara aktif guna meminta pertanggungjawaban Australia untuk merealisasikan janjinya.

"Janji itu disampaikan secara tertulis oleh Menteri Perindustrian Australia Ian McFarlane dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop atas nama Perdana Menteri Australia, tentang kesediaan kerja sama Pemerintah Australia untuk menyelesaikan Petaka Tumpahan Minyak Montara 2009 tersebut," katanya.

Namun, kata Tanoni, janji pemerintah Australia itu hanyalah sebuah penghiburan belaka yang tak berujung hingga saat ini. |Leo|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next