Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Hantu mimpi buruk NKRI, dari pisah ranjang, cerai, hingga kesurupan

Hantu mimpi buruk NKRI, dari pisah ranjang, cerai, hingga kesurupan
Surabaya - KoPi | Sebagai negara kesatuan dengan masyarakat yang plural, Indonesia selalu dihantui kekhawatiran akan disintegrasi. "Mimpi buruk nasionalisme Indonesia itu adalah perceraian dan pisah ranjang," ujar Aan Anshori dari Jaringan Islam Anti-Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur dalam Seminar Nasional Seminar Nasional "Potensi Ancaman Keutuhan NKRI Akibat Konflik Sosial di Indonesia" di UIN Sunan Ampel Surabaya (3/5).
 

Ia mencontohkan, kasus cerai yang pernah dialami Indonesia adalah lepasnya Timor Timur. Sedangkan contoh kasus pisah ranjang Indonesia adalah Aceh dan Papua. Untuk Aceh, mereka diberi kebebasan melakukan apa diinginkan masyarakat melalui otonomi dan penegakan syariah Islam. Sedangkan Papua diberi kompensasi berupa dana otonomi khusus yang sangat besar.

Adanya kasus 'perceraian' dan 'pisah ranjang' tersebut membuat masyarakat merasa negara tidak memiliki daya untuk menjaga keutuhan NKRI. Pada akhirnya, perasaan tersebut memunculkan nasionalisme di masyarakat. Namun, rasa nasionalisme yang membesar tersebut justru memunculkan permisifisme warga atas ketidakberdayaan negara.

Akibatnya, nasionalisme menjadi sesuatu yang menakutkan karena ada distorsi dan reduksi nasionalisme. Aan mencontohkan distorsi dan reduksi tersebut sering dimunculkan dalam isu-isu seperti asing dan aseng, Syiah, Yahudi, dan salibis, oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Pada akhirnya, nasionalisme tersebut membuat sebagian masyarakat kehilangan haknya. Contohnya kasus gerakan Gafatar, Ahmadiyah, dan larangan pendirian gereja di berbagai tempat di Indonesia," tukas Aan.

Saat ini, ancaman keutuhan NKRI yang diam-diam dihadapi adalah kudeta merangkak. Kudeta tersebut berupaya menjadikan Indonesia sebagai NKRII (Negara Kesatuan Republik Islam Indonesia). Aan menyebutkan, ada penetrasi masif kelompok yang menggunakan identitas Islam ke dalam sendi kehidupan bangsa. Itu terlihat dari eskalasi peraturan berbasis syariah yang memanfaatkan celah otonomi dan menguatnya kekerasan berbasis agama.

"Casingnya tetap Indonesia, tapi jerohannya bukan Indonesia, melainkan rasa khilafah. Jadi seperti orang kesurupan," cetus Aan. 

Bolehkah negara mengijinkan itu terjadi? 

Lucunya, negara justru terlihat ingin menjadikan konflik sosial menjadi konflik horizontal. Negara seakan sengaja mengadu antara sesama kelompok, karena negara sendiri tak punya kekuatan untuk damaikan dan menjaga Pancasila. Slogan keutuhan NKRI digunakan untuk melindas mereka yang dianggap sebagai seteru poliik.

Karenanya, untuk meretas hal tersebut, konflik sosial dan keutuhan NKRI perlu dilakukan dalam konstruksi kritis karena negara gagal dalam jalankan mandat konstitusi. "Caranya adalah mendorong inisiatif masyarakat untuk memperkuat posisi tawar, sehingga bisa menekan negara, parpol, pemilik modal, dan militer," kata Aan.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next