Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Hantu mimpi buruk NKRI, dari pisah ranjang, cerai, hingga kesurupan

Hantu mimpi buruk NKRI, dari pisah ranjang, cerai, hingga kesurupan
Surabaya - KoPi | Sebagai negara kesatuan dengan masyarakat yang plural, Indonesia selalu dihantui kekhawatiran akan disintegrasi. "Mimpi buruk nasionalisme Indonesia itu adalah perceraian dan pisah ranjang," ujar Aan Anshori dari Jaringan Islam Anti-Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur dalam Seminar Nasional Seminar Nasional "Potensi Ancaman Keutuhan NKRI Akibat Konflik Sosial di Indonesia" di UIN Sunan Ampel Surabaya (3/5).
 

Ia mencontohkan, kasus cerai yang pernah dialami Indonesia adalah lepasnya Timor Timur. Sedangkan contoh kasus pisah ranjang Indonesia adalah Aceh dan Papua. Untuk Aceh, mereka diberi kebebasan melakukan apa diinginkan masyarakat melalui otonomi dan penegakan syariah Islam. Sedangkan Papua diberi kompensasi berupa dana otonomi khusus yang sangat besar.

Adanya kasus 'perceraian' dan 'pisah ranjang' tersebut membuat masyarakat merasa negara tidak memiliki daya untuk menjaga keutuhan NKRI. Pada akhirnya, perasaan tersebut memunculkan nasionalisme di masyarakat. Namun, rasa nasionalisme yang membesar tersebut justru memunculkan permisifisme warga atas ketidakberdayaan negara.

Akibatnya, nasionalisme menjadi sesuatu yang menakutkan karena ada distorsi dan reduksi nasionalisme. Aan mencontohkan distorsi dan reduksi tersebut sering dimunculkan dalam isu-isu seperti asing dan aseng, Syiah, Yahudi, dan salibis, oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Pada akhirnya, nasionalisme tersebut membuat sebagian masyarakat kehilangan haknya. Contohnya kasus gerakan Gafatar, Ahmadiyah, dan larangan pendirian gereja di berbagai tempat di Indonesia," tukas Aan.

Saat ini, ancaman keutuhan NKRI yang diam-diam dihadapi adalah kudeta merangkak. Kudeta tersebut berupaya menjadikan Indonesia sebagai NKRII (Negara Kesatuan Republik Islam Indonesia). Aan menyebutkan, ada penetrasi masif kelompok yang menggunakan identitas Islam ke dalam sendi kehidupan bangsa. Itu terlihat dari eskalasi peraturan berbasis syariah yang memanfaatkan celah otonomi dan menguatnya kekerasan berbasis agama.

"Casingnya tetap Indonesia, tapi jerohannya bukan Indonesia, melainkan rasa khilafah. Jadi seperti orang kesurupan," cetus Aan. 

Bolehkah negara mengijinkan itu terjadi? 

Lucunya, negara justru terlihat ingin menjadikan konflik sosial menjadi konflik horizontal. Negara seakan sengaja mengadu antara sesama kelompok, karena negara sendiri tak punya kekuatan untuk damaikan dan menjaga Pancasila. Slogan keutuhan NKRI digunakan untuk melindas mereka yang dianggap sebagai seteru poliik.

Karenanya, untuk meretas hal tersebut, konflik sosial dan keutuhan NKRI perlu dilakukan dalam konstruksi kritis karena negara gagal dalam jalankan mandat konstitusi. "Caranya adalah mendorong inisiatif masyarakat untuk memperkuat posisi tawar, sehingga bisa menekan negara, parpol, pemilik modal, dan militer," kata Aan.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next