Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Gubenur NTB: PT Newmont harus taati aturan pajak di Indonesia

www.ptnnt.co.id www.ptnnt.co.id

Mataram-KoPi| Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Zainul Majdi bersikap tegas kepada PT Newmont Nusa Tenggara dengan meminta PT Newmont membayar pajak pada pemerintah Indonesia.

"Newmont sebagai satu unit usaha yang berada di satu negeri namanya Indonesia, di daerah namanya NTB, harus menghormati peraturan yang ada," kata Gubernur NTB H Muhammad Zainul Majdi, di Mataram, Selasa.

Pernyataan tersebut dipicu oleh surat keberatan PT Newmont NUsa Tenggara membayar pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dilayangkan perusahaan tambang emas dan tembaga itu ke Pemerintah Provinsi NTB setiap tahun.

Menurut perusahaan tambang emas tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 11 tahun 1957 tentang Pajak Daerah dan tidak ada dalam kontrak karya yang ditandatangani PT NNT dengan pemerintah pusat.

Namun, menurut pejabat setempat UU Darurat tersebut sudah tidak berlaku lagi karena ada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Persoalan tersebut selalu berakhir di Pengadilan Pajak Jakarta dan Surabaya karena Pemerintah Provinsi NTB selalu menolak keberatan PT NNT.

"Daerah selalu digugat Newmont dengan alasan pungutan pajak daerah tidak ada dalam kontrak karya," ujar Gubernur NTB yang biasa disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini.

Ia juga meminta kepada Newmont agar tidak sekedar menghormati peraturan, tapi juga harus bisa berbuat baik.

"Istilahnya jangan yang wajib saja dilaksanakan, yang sunnah kalau perlu dilaksanakan, seperti tanggung jawab sosial perusahaan dan segala macam lainnya," katanya.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah NTB Rusman, mengatakan pihaknya lelah menghadapi gugatan PT NNT di pengadilan terkait keberatan atas penarikan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

"Sangat lelah karena kami harus melawan gugatan Newmont setiap tahun," katanya.

Ia mengatakan, PT NNT telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Pajak di Surabaya, Jawa Timur, karena keberatan atas penarikan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat dan pajak bahan bakar kendaraan bemotor yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB pada 2014.

PT NNT juga telah melayangkan keberatan ke Pemerintah Provinsi NTB atas penarikan pajak kendaraan bermotor jenis alat berat pada 2015.

"Melelahkan, masalah itu terus yang kami hadapi setiap tahun, sementara banyak tugas lain yang harus diselesaikan," ujarnya.

Penanganan perkara gugatan PT NNT tersebut, kata Rusman, tidak hanya menyita waktu dan tenaga, tapi juga menelan APBD untuk membayar pengacara dan biaya transportasi serta akomodasi selama mengikuti persidangan.

"Dari Rp40 sampai Rp50 miliar pajak daerah dari Newmont setiap tahun, hanya 30 persen ke Pemprov NTB, sisanya dibagi ke 10 kabupaten/kota. Tapi ketika ada gugatan dari Newmont, Pemprov NTB sendirian mengeluarkan biaya," ujarnya. |KoPi|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next