DPR masih tarik-ulur RUU Disabilitas

“Saya memberikan tiga isu penting yakni isu politik, isu akses terhadap keadilan hukum dan adanya jaminan sosial”, papar Joni saat menghadiri  MoU Rintisan Desa Inklusi di Sendangtirto, Sleman pukul 12.30 WIB.

Perkembangannya dewan akan menetapkan RUU disabilitas sebagai Hak inisiatif dewan. Untuk pengesahannya sendiri paling cepat masa sidang selanjutnya sekitar bulan September 2015.

Joni menambahkan rapat dengan RUU Disabilitas kemarin masih terjadi tarik-ulur isu-isu penting disabilitas.
“ Kemarin kurang terbaca responnya seperti apa, mereka ada yang menampung isu sebagai masukan. Walaupun beberapa anggota dewan juga menanggapi serius. Salah satunya isu hukum seperti kasus perlindungan anak. Ada respon yang cukup positif namun forum itu hanya mendengar pendapat”, papar Joni.

Proses perjuangan RUU Disabilitas dimulai sejak tahun 2012. Pada tahun 2013 ditetapkan sebagai prolegnas. Pembahasan RUU Disabilitas menjadi prolegnas pada 2013. Namun belum ada tindak lanjut, hingga pada tahun 2015 ini masuk prolegnas tahun 2015.  

Meski tengah menjadi pembahasan DPR, Joni dkk tetap melakukan pengawalan terhadap RUU disabilitas.
“ Kita tidak hanya menunggu keputusan September nanti. Pasalnya untuk mengawal isu-isu penting yang dikhawatirkan bebepaa poin penting diabaikan oleh anggota dewan”, pungkas Joni.

RUU Disabilitas akan menjadi pedoman sekaligus perlindungan bagi penyandang disabilitas. Selama ini kaum difabel selalu mengalami sikap diskriminatif terstruktur oleh kelembagaan. |Winda Efanur FS|