Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Dinas PUP-ESDM: "Masyarakat bisa awasi ijin tambang"

Dinas PUP-ESDM: "Masyarakat bisa awasi ijin tambang"

Jogjakarta-KoPi|  Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) Dinas Pekerjaan Umum ESDM DIY, Edi Indrajaya akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di DIY. Edi mengajak semua elemen masyarakat juga turut membantu mengawasinya.

Pengawasan dipusatkan untuk wilyah Kulonprogo dengan jumlah pertambangan tertinggi. Disusul Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul.

Edi mengakui pendapatan royalti untuk Kulonprogo berkisar 340 ribu ton per tahun, namun juga memilki resiko pelanggaran yang tertinggi. Seperti kasus pertambangan pasir besi Kulonprogo.

Pasir besi yang dibeking oleh JMI sejak awal menyulut pertentangan dari warga setempat. Masyarakat merasa dirugikan dengan aktivitas penambangan tersebut. Selain itu juga, Pemda DIY pun belum bisa mengambil komisi dari aktivitas JMI. Pasalnya pengelolaan JMI menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Pengawasan utama dari pemeritnrah pusat, kita tidak punya,” kata Edi.

Perijinan tambang di DIY

Edi mengatakan selama satu tahun 2015 ijin tambang yang masuk mencapai 159 ijin. Namun status Ijin Usaha Pertambang (IUP) yang masih berlaku hingga 30 Desember 2015 sebanyak 18 ijin. Sebanyak 10 ijin diantaranya dicabut karena tidak melanjutkan kontrak. “ Ijin tersebut dicabut karena overlapping, dekat dengan hutan lindung, tidak melanjutkan ijin,” tambah Edi.

Data Desember 2015

NO KABUPATEN

JUM

LAH IUP

STATUS
Tercatat di Kem. ESDM Clear & Clean Overlap Hutan Lindung Tdk ada Kegiatan Ada SK Penca-butan Habis Masa Laku Ada SK Penga-khiran
1 SLEMAN 3 0 0 0 0 0 3 3
2 BANTUL 4 0 0 0 0 0 1 1
3 KULONPROGO 38 14 18 3   10 12 12
4 GUNUNGKIDUL 2 2 0 0 0 0 2 2
JUMLAH 47 16 18 3 7 10 18 18

Winda Efanur FS|Frenda Yentin|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next