Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Din Syamsudin: Air Kemasan Haram

Din Syamsudin: Air Kemasan Haram

KoPi. Din Syamsudin, ketua Muhammadiyah, yang baru saja menjabat sebagai ketua MUI pusat menyatakan bahwa air minum (putih) dalam kemasan adalah haram. Alasannya, air semestinya digunakan untuk kemaslahatan ummat bukan untuk dibisniskan. Oleh sebab itu, Din meminta pemerintah agar segera mencabut ijin perusahan-perusahaan air minum kemasan.

 

Air harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, saat ini air telah dikomersialisasikan berdasar pada UU No 7 tahun 2004.

 

Dihubungi melalui telpon, Din menyatakan bahwa "Sumberdaya alam termasuk air harus digunakan untuk ummat, bukan dikomersialisasikan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis".

 

"Negara harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya alam, bukan membiarkannya dikuasai swasta dan asing"

 

Din Syamsudin memang sudah lama memperjuangkan perombakan UU yang terkait penggunaan atau eksploitasi sumberdaya alam. Sebelumnya Din menjadi ketua advokasi judicial review untuk UU migas.

 

Reporter: Fahrurrazi

 

 

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next