Menu
Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Prev Next

Din Syamsudin: Air Kemasan Haram

Din Syamsudin: Air Kemasan Haram

KoPi. Din Syamsudin, ketua Muhammadiyah, yang baru saja menjabat sebagai ketua MUI pusat menyatakan bahwa air minum (putih) dalam kemasan adalah haram. Alasannya, air semestinya digunakan untuk kemaslahatan ummat bukan untuk dibisniskan. Oleh sebab itu, Din meminta pemerintah agar segera mencabut ijin perusahan-perusahaan air minum kemasan.

 

Air harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, saat ini air telah dikomersialisasikan berdasar pada UU No 7 tahun 2004.

 

Dihubungi melalui telpon, Din menyatakan bahwa "Sumberdaya alam termasuk air harus digunakan untuk ummat, bukan dikomersialisasikan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis".

 

"Negara harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya alam, bukan membiarkannya dikuasai swasta dan asing"

 

Din Syamsudin memang sudah lama memperjuangkan perombakan UU yang terkait penggunaan atau eksploitasi sumberdaya alam. Sebelumnya Din menjadi ketua advokasi judicial review untuk UU migas.

 

Reporter: Fahrurrazi

 

 

 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next