Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Darurat asap, pakar politik serukan presiden mobilisasi massa atasi asap

Darurat asap, pakar politik serukan presiden mobilisasi massa atasi asap

Jogjakarta-KoPi| Pakar politik UGM, Arie Sudjito mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah lebih maju untuk menanggulangi asap. Presiden Joko Widodo harus turun langsung memobiliasi massa, melakukan langkah-langkah lebih mutakhir soal penanganan asap.

“ Jadi tidak sekedar deklarasi tapi presiden turun langsung, langkah pemadaman yang sekarang belum efektif terus di lanjut, namun dengan langkah lain yang lebih efektif, ini soal tanggung jawab manusia secara moral,” jelas Ari Sudjito.

Arie Sudjito menyebut kebakaran hutan di beberapa wilayah di Kalimantan sebagai bencana kemanusiaan. Arie menegaskan perlunya solidaritas bersama menyelesaikan bencana asap ini. Solidaritas berasal dari jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat.

“Banyak sumber daya kita ini belum digerakan baik perguruan tinggi, pemda, rumah sakit, itu diperintahkan oleh presiden untuk mengatasi, jangan sampai ini ada alasan secara administratif, negara kita punya banyak duit, tapi bagaimana kita memimpin, menata paradigma ke depan yang lebih konkret tapi jangka pendek dulu menyelamatkan saudara kita,” papar Arie.

Sementara Dosen Fakultas Kehutanan, Dr. Saktiawan menuntut ketegasan pemerintah untuk memberlakukan sistem keadilan lahan. Pasalnya kebakaran hutan khususnya hutan gambut merupakan perbuatan yang disengaja oleh oknum tertentu. Upaya responsif yang kini tengah diberlakukan tidak berfungsi lagi.

“Untuk menghindari ini upaya responsif sudah tidak berlaku lagi. Seperti upaya dari segi bgeofisik dengan perubahan tata kelola ekosistem gambut non drainase. Harus ada keadilan penguasaan lahan. Sekarang di gambut kebakaran. Bisa terjadi di ekosistem karst atau hutan tropis basah,” jelas Dr. Saktiawan. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next