Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Dana bansos jadi alat kampanye pilkada

Dana bansos jadi alat kampanye pilkada

Jogjakarta-KoPi| Peneliti Pusat Anti Korupsi (Pukat) UGM, Fariz Fachryan mengeluhkan bantuan sosial kepada kaum disabilitas seringkali digunakan untuk kepentingan politik.

Kucuran dana bansos dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimanfaatkan oleh pemimpin incumbent. Praktek kepentingan terselubung ini sempat tercium oleh pemerintah pusat. Beberapa pengelolaan dana bansos ditarik kembali oleh pemerintah pusat untuk meminimalisir potensi money politics.

"Di pemerintah pusat ini ditarik. Walaupun tetap ada masalah, setidaknya untuk meminimalisir dana bansos sebagai alat politik incumbent," papar Fariz saat diskusi Hari Disabilitas pada Senin tanggal 6 Desember 2015 di UC Hotel UGM.

Sementara peneliti SAPDA, Nurul Sa'adah menambahkan masa pilkada merupakan masa yang rentan. Kelompok disabilitas menjadi sasaran kampanye.

Seperti beberapa kasus pemilihan walikota. Mereka melakukan kampanye dengan menumpang program kelompok disabilitas. Bahkan kelompok disabilitas mendapat santunan yang luar biasa.

"Desanya di dorong menjadi desa inklusi, namun setelah berganti pemimpin, tidak lagi mendapat santunan dari walikota (yang baru)," papar Nurul.

Para calon biasa menyusupi kampanye tertutup dengan mendukung program disabilitas. " Beberapa organisasi disabilitas memundurkan acara disabilitas agar tidak bersamaan dengan acara pilkada," tambah Nurul.

Pasalnya dalam kondisi normal, tidak dalam masa pilkada organisasi disabilitas mencari dukungan dana dari lembaga non pemerintah. Momen pilkada menjadi celah untuk menarik simati massa. “ Organisasi disanilitas biasa mencari dana darimana saja, yang tidak tercover oleh pemerintah, momen pilkada mudah dimanfaatkan,” pungkas Nurul. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next