Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Buruh keluhkan BPJS kesehatan yang 'lambat'

smeaker.com smeaker.com

Jogjakarta-KoPi| Anggota dari BPJS Ketenagakerjaan, Luki Kristiawan menegaskan pentingnya pimpinan perusahaan mendaftarkan karyawannya ke BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan setelah 1 tahun aktif bekerja.

Hal itu semakin diperkuat dengan pelaksanaan PP Nomor 78 tentang Pengupahan, yang wajib melaksanakan peraturan yang ditetapkan dengan mendaftarkan semua karyawannya di BPJS.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kota Yogyakarta, bila terdapat perusahaan yang nakal konsekuensinya maka dari pihak pemerintah akan memberikan “sanksi” pada perusahaan.  Kecuali 10 hari setelah penetapan perusahaan sudah memberi keterangan tertulis pada pemerintah (Pemkot Jogja),” kata perwakilan BPJS Ketenagakerjaan kota Jogja.

Namun persoalan BPJS Ketenagakerjaan pun memiliki kendala di lapangan. Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Tri Ag, dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan masih sangat sedikit sebesar 3%.

“Saya seneng dengan BPJS Ketenagakerjaan, masalahnya terlalu 3% itu kecil, keinginannya tapi kan tidak hanya segitu , kalau 15 tahun pensiun, kan terasa kecil itu,” kata Tri Agus seusai sosialisasi UMK kota Jogja tanggal 18 November 2015.

Hal serupa juga terjadi di bagian BPJS Kesehatan, Tri Agus memaparkan administrasi yang berbelit-belit dalam pengurusannya.

“Kalau yang kesehatan itu ribetnya minta ampun, di samping itu prosedurnya harus kesini kesana, ribet kurang praktis, walaupun dari sisi sosial kurang baik, obatnya juga ribet, tapi ya cukup lumayan daripada tidak ada,” pungkas Tri.
|Cucuk Armanto|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next