Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Buruh keluhkan BPJS kesehatan yang 'lambat'

smeaker.com smeaker.com

Jogjakarta-KoPi| Anggota dari BPJS Ketenagakerjaan, Luki Kristiawan menegaskan pentingnya pimpinan perusahaan mendaftarkan karyawannya ke BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan setelah 1 tahun aktif bekerja.

Hal itu semakin diperkuat dengan pelaksanaan PP Nomor 78 tentang Pengupahan, yang wajib melaksanakan peraturan yang ditetapkan dengan mendaftarkan semua karyawannya di BPJS.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kota Yogyakarta, bila terdapat perusahaan yang nakal konsekuensinya maka dari pihak pemerintah akan memberikan “sanksi” pada perusahaan.  Kecuali 10 hari setelah penetapan perusahaan sudah memberi keterangan tertulis pada pemerintah (Pemkot Jogja),” kata perwakilan BPJS Ketenagakerjaan kota Jogja.

Namun persoalan BPJS Ketenagakerjaan pun memiliki kendala di lapangan. Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Tri Ag, dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan masih sangat sedikit sebesar 3%.

“Saya seneng dengan BPJS Ketenagakerjaan, masalahnya terlalu 3% itu kecil, keinginannya tapi kan tidak hanya segitu , kalau 15 tahun pensiun, kan terasa kecil itu,” kata Tri Agus seusai sosialisasi UMK kota Jogja tanggal 18 November 2015.

Hal serupa juga terjadi di bagian BPJS Kesehatan, Tri Agus memaparkan administrasi yang berbelit-belit dalam pengurusannya.

“Kalau yang kesehatan itu ribetnya minta ampun, di samping itu prosedurnya harus kesini kesana, ribet kurang praktis, walaupun dari sisi sosial kurang baik, obatnya juga ribet, tapi ya cukup lumayan daripada tidak ada,” pungkas Tri.
|Cucuk Armanto|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next