Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Buruh anggap Jokowi berpihak pada pengusaha

Buruh anggap Jokowi berpihak pada pengusaha

Jogjakarta-KoPi| Seminggu terakhir unjuk rasa buruh semakin marak terjadi di kota-kota industri seperti Jakarta dan Surabaya. Mereka serempak menolak pengesahan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Oktober 2015 lalu. Padahal bila merunut ke belakang sejak RPP pengupahan digodok buruh sudah menolak draft dari RPP tersebut.

Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Yogyakarta, Restu menjelaskan proses pembuatan RPP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan hingga kini menjadi PP, melalui proses yang panjang. Awalnya akan berbentuk Keputusan Presiden (Keppres) tujuh tahun yang lalu, semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kini berbentuk Peraturan Pemerintah dengan pertimbangan tertentu.

Namun Restu menyayangkan melalui Keppres tadi terbuka ruang yang lebar antara buruh dengan perusahaan untuk membahas hubungan industrial secara intim. Namun dengan produk PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah memutus ruang komunikasi antara buruh dengan perusahaan.

“Tidak ada musyawarah, dulu ada dewan pengupahan musyawarah dengan pengusaha, sekarang tidak,” tutur Restu saat ditemui koranopini.com pada tanhhal 29 Oktober 2015.

Dalam PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, rumusan pengupahan Upah Minimal Propinsi (UMP) dihitung dari UMP = UMK tahun berjalan + (UMK tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)
Restu menilai melalui PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini terlihat jelas buruh sudah disingkirkan keterlibatannya dalam menentukan upahnya. Padahal upah itu masalah penting bagi buruh.

Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2,” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,”.

"Buruh tidak dilibatkan dalam negosiasi upah, ini jelas mengkhianati konstitusi ( UUD 1945)," tegas Restu.
Sementara pakar perburuhan UGM, Prof. Ari Hernawan melumrahakan para buruh bereaksi keras menolak PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pasalnya rumusan upah dalam PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tersebut tidak mencerminkan kehidupan yang layak yang selama ini dimpi-impikan oleh kaum buruh.

Padahal persoalan upaha baik secara implisit maupun eksplisit harus melibatkan buruh. Seharusnya semangat konstitusi ini (PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan) mewujudkan kehidupan yang layak bagi kaum buruh.
“Negara di sini bertindak satu arah, seharusnya kualifikasi upah berorietasi pada kehidupan yang layak,” papar Prof. Hernawan saat ditemui di kediamannya tanggal 30 Oktober 2015. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next