Menu
Perempuan pendukung gerak ekonomi Jatim

Perempuan pendukung gerak ekonomi J…

Surabaya-KoPi| Perempuan ...

Anies dinilai lalai rekonsoliasi dengan kata 'Pribumi'

Anies dinilai lalai rekonsoliasi de…

PERTH, 17 OKTOBER 2017 – ...

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi Capai 54,3 Milyar Rupiah

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi …

Surabaya-Kopi| Pameran Ja...

Ketika agama membawa damai, bukan perang

Ketika agama membawa damai, bukan p…

YOGYAKARTA – Departemen I...

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lakukan Research dan Development

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapat…

Surabaya-Kopi| Memperinga...

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCBI Surabaya

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCB…

Surabaya-KoPi| Dra. Hj. F...

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer bisa jauhkan sikap radikal

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer…

YOGYAKARTA, 13 OKTOBER 20...

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid Cheng Hoo Surabaya

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid …

Surabaya-KoPi| Wagub Jati...

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bisa disembuhkan

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bi…

Surabaya-KoPi| Ketua Yaya...

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga NKRI

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga…

Madiun-KoPi| Wakil Gubern...

Prev Next

Bulan Oktober 2017, 4,2 juta penduduk baru akan terima E-KTP

Bulan Oktober 2017, 4,2 juta penduduk baru akan terima E-KTP

Sleman-KoPI|Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo mengatakan sebanyak 4,2 juta penduduk Indonesia belum menerima E-KTP dan masih menggunakan surat keterangan(suket) dalam menggunakam hak suaranya.

Namun menurut Tjahyo pihaknya sudah mencetak semua kekurangan jumlah E-KTP tersebut. Hanya saja distribusinya ia mengatakan baru bisa memastikan pada bulan Oktober semua E-KTP tersebut selesai.

"Permasalahannya adalah pada tingkat daerah, sumber daya manusianya masih belum optimal, "katanya saat dijumpai di UGM, Jumat (9/6).

Tjahyo pun meminta maaf kepada semua masyarakat terkait proses pendistribusian E-KTP mengalami keterlambatan sampai 1 setengah tahun dari jadwal awal. Ia menuturkan keterlambatan ini dikarenakan pihaknya yang berjumlah hampir 100 staf kemendagri masih disibukkan dengan panggilan KPK.

"Staff kami dari eselon 1 sampai 4 yang berjumlah hampir 100 staff bolak balik dipanggil KPK, jadi wajar saja jika terlambat,"katanya.

Selain itu Mendagri juga menyampaikan pemerintah belum selesai menyusun UU pemilu dan masih dalam proses musyawarah. Tjahyo mengatakan setidaknya masih ada tiga isu krusial dalam penyusunan UU pemilu tersebut.

Ia menjelaskan tga isu tersebut meliputi pertama permasalahan opsi sistem pemilu terbuka, tertutup atau gabungan. Kedua permasalahan Pemerintah parlementeri, dan ketiga permasalahan syarat pencalonan presiden.

Tjahyo pun menegaskan penyusunan UU pemilu ini harus selesai dan di undangkan pada akhir Juni dan mulai diterapkan pada bulan Juli. Sehingga jika sampai pada akhir Juni tidak ada keputusan, pihaknya akan menerapkan kembali UU pemilu lama.

"Juni UU harus sudah selesai kalo tidak selesai maka harus kembali ke UU pemilu yang lama," jelasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next