Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Bulan Oktober 2017, 4,2 juta penduduk baru akan terima E-KTP

Bulan Oktober 2017, 4,2 juta penduduk baru akan terima E-KTP

Sleman-KoPI|Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo mengatakan sebanyak 4,2 juta penduduk Indonesia belum menerima E-KTP dan masih menggunakan surat keterangan(suket) dalam menggunakam hak suaranya.

Namun menurut Tjahyo pihaknya sudah mencetak semua kekurangan jumlah E-KTP tersebut. Hanya saja distribusinya ia mengatakan baru bisa memastikan pada bulan Oktober semua E-KTP tersebut selesai.

"Permasalahannya adalah pada tingkat daerah, sumber daya manusianya masih belum optimal, "katanya saat dijumpai di UGM, Jumat (9/6).

Tjahyo pun meminta maaf kepada semua masyarakat terkait proses pendistribusian E-KTP mengalami keterlambatan sampai 1 setengah tahun dari jadwal awal. Ia menuturkan keterlambatan ini dikarenakan pihaknya yang berjumlah hampir 100 staf kemendagri masih disibukkan dengan panggilan KPK.

"Staff kami dari eselon 1 sampai 4 yang berjumlah hampir 100 staff bolak balik dipanggil KPK, jadi wajar saja jika terlambat,"katanya.

Selain itu Mendagri juga menyampaikan pemerintah belum selesai menyusun UU pemilu dan masih dalam proses musyawarah. Tjahyo mengatakan setidaknya masih ada tiga isu krusial dalam penyusunan UU pemilu tersebut.

Ia menjelaskan tga isu tersebut meliputi pertama permasalahan opsi sistem pemilu terbuka, tertutup atau gabungan. Kedua permasalahan Pemerintah parlementeri, dan ketiga permasalahan syarat pencalonan presiden.

Tjahyo pun menegaskan penyusunan UU pemilu ini harus selesai dan di undangkan pada akhir Juni dan mulai diterapkan pada bulan Juli. Sehingga jika sampai pada akhir Juni tidak ada keputusan, pihaknya akan menerapkan kembali UU pemilu lama.

"Juni UU harus sudah selesai kalo tidak selesai maka harus kembali ke UU pemilu yang lama," jelasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next