Menu
Teroris mencoba mengebom Masjidil Haram

Teroris mencoba mengebom Masjidil H…

Makkah-KoPi| Aksi teroris...

Segera daftarkan kompetisi usaha kreatif  SOPREMA sebelum tutup 9 Juli 2017

Segera daftarkan kompetisi usaha kr…

Jogja–KoPi| Ratusan peser...

Mosul segera akan dibebaskan dari cengkeraman ISIS

Mosul segera akan dibebaskan dari c…

Baghdad-KoPi| Pembebasan ...

Instagram desainer muslimah Jogja kena hack

Instagram desainer muslimah Jogja k…

Yogyakarta-KoPi | Akun me...

Basarnas minta masayarakat cepat hubungi lewat Call Center 115 bila ada masalah

Basarnas minta masayarakat cepat hu…

Bantul-KoPi|Plt Kepala Ba...

KASAD SAFARI RAMADAHAN DI AKADEMI MILITER

KASAD SAFARI RAMADAHAN DI AKADEMI M…

Akmil – Kepala Staf Angka...

Basarnas siagakan anggotanya mengawal liburan Idul Fitri1438

Basarnas siagakan anggotanya mengaw…

Bantul-KoPi|Badan SAR Nas...

PLN janjikan tak ada pemadaman listrik selama lebaran di Jateng dan DIY

PLN janjikan tak ada pemadaman list…

Jogja-KoPI|PLN Jawa Tenga...

Inilah 5 alasan PLN mencabut subsidi istrik

Inilah 5 alasan PLN mencabut subsid…

Jogja-KoPi| Audi Damal, M...

Wakil Rektor UMP jadi Doktor ke-40 UMY

Wakil Rektor UMP jadi Doktor ke-40 …

Bantul-KoPi| Wakil Rektor...

Prev Next

Bulan Oktober 2017, 4,2 juta penduduk baru akan terima E-KTP

Bulan Oktober 2017, 4,2 juta penduduk baru akan terima E-KTP

Sleman-KoPI|Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo mengatakan sebanyak 4,2 juta penduduk Indonesia belum menerima E-KTP dan masih menggunakan surat keterangan(suket) dalam menggunakam hak suaranya.

Namun menurut Tjahyo pihaknya sudah mencetak semua kekurangan jumlah E-KTP tersebut. Hanya saja distribusinya ia mengatakan baru bisa memastikan pada bulan Oktober semua E-KTP tersebut selesai.

"Permasalahannya adalah pada tingkat daerah, sumber daya manusianya masih belum optimal, "katanya saat dijumpai di UGM, Jumat (9/6).

Tjahyo pun meminta maaf kepada semua masyarakat terkait proses pendistribusian E-KTP mengalami keterlambatan sampai 1 setengah tahun dari jadwal awal. Ia menuturkan keterlambatan ini dikarenakan pihaknya yang berjumlah hampir 100 staf kemendagri masih disibukkan dengan panggilan KPK.

"Staff kami dari eselon 1 sampai 4 yang berjumlah hampir 100 staff bolak balik dipanggil KPK, jadi wajar saja jika terlambat,"katanya.

Selain itu Mendagri juga menyampaikan pemerintah belum selesai menyusun UU pemilu dan masih dalam proses musyawarah. Tjahyo mengatakan setidaknya masih ada tiga isu krusial dalam penyusunan UU pemilu tersebut.

Ia menjelaskan tga isu tersebut meliputi pertama permasalahan opsi sistem pemilu terbuka, tertutup atau gabungan. Kedua permasalahan Pemerintah parlementeri, dan ketiga permasalahan syarat pencalonan presiden.

Tjahyo pun menegaskan penyusunan UU pemilu ini harus selesai dan di undangkan pada akhir Juni dan mulai diterapkan pada bulan Juli. Sehingga jika sampai pada akhir Juni tidak ada keputusan, pihaknya akan menerapkan kembali UU pemilu lama.

"Juni UU harus sudah selesai kalo tidak selesai maka harus kembali ke UU pemilu yang lama," jelasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next