Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Benturan UU Desa Vs UUK DIY, Sultan ground jadi bermasalah

Benturan UU Desa Vs UUK DIY, Sultan ground jadi bermasalah

Jogjakarta-KoPi| Sekilas adanya undang-undang desa melegitimasi kewenangan desa untuk memperlancar program pembangunan desa. Namun realisasinya, khusus DIY UU Desa (UU No.6 Tahun 2014) berbenturan dengan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY.

Menurut dosen hukum pidana UGM, Dony Hendrocahyono, benturan UU Desa dengan UUK terkait dengan pengelolaan tanah, status tanah dan peruntukan tanah. Tiga hal ini akan menjadi masalah ketika UU Desa memberi keleluasaan desa mengelola tanah namun status tanah  kewenangan Sultan Ground (SG).
Terjadinya benturan ketika antara desa dan kraton berbeda kepentingan.

Seperti kasus pasir besi di Kulonprogo status tanah milik SG. Tanah tandus tersebut dikelola masyarakat desa hingga menjadi lahan subur sejak tahun 1990-an. Sementara suara Masyarakat tidak setuju dengan rencana penambangan pasir besi.

“Kasus ini keduanya diatur oleh undang-undang. Kalau kedudukan tanah diatur dalam UU Desa dan UUK tidak ketemu maka yang tepat Perda pasal 49 dan 54 tentang ketataruangan yang melibatkan pemerintah daerah, kabupaten, dan desa ”, papar Dony saat ditemui dalam seminar UU Desa di UIN Sunan Kalijaga.

Dalam kesempatan itu, Dony juga menyoroti soal struktur kepemilikan tanah. Selama ini hak kepemilikan tanah dimiliki Sultan. Sementara di dalam UU Desa aset desa mewajibkan adanya sertifikat.

Berkaitan dengan ini, melalui lembaga Kesultanan (Panitikismo) tidak mengeluarkan sertifikat, mereka mengeluarkan layang kekancingan. Wewenang sertfikat di lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sayangnya nama BPN tidak tercantum dalam UU Desa. Bila kondisi seperti ini tergantung hak prerogatif Sultan.

“Sultan hanya bisa bilang boleh atau tidak boleh, tetapi nanti disertfikatkan di BPN, ini menjadi aset desa. Kalau jadi aset desa ini dicopot dari aset keraton. Nah ini soal kepentingan kenapa gak dicatat dalam markah atau keluaran surat keputusan kraton yang menghibahkan tanah kepada masyarakat desa”, papar Dony.

Selanjutnya Dony memberi solusi untuk tidak mensyaratkan sertifikat dalm aset desa pasalnya akan berbuntut masalah.

“UU Desa menyebut aset desa tersebut didaftar dalam buku aset desa, hal ini setara dengan dengan UU pokok agraria. jadi tidak perlu sertifikat ini hanya kan jadi komoditas”,  pungkas Dony. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next