Menu
Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Prev Next

Belasan rumah sakit adukan 'kesulitan' BPJS ke DPRD DIY

jalannya audiensi di DPRD DIY jalannya audiensi di DPRD DIY

Dalam aplikasinya muara program Jaminan Sosial Nasional (JSN), BPJS masih memiliki kendala di lapangan. Bila berita sebelumnya mengetengahkan penolakan rumah sakit terhadap pasien BPJS, sekarang justru penolakan BPJS terhadap rumah sakit.

Jogjakarta-KoPi| Sekitar belasan pimpinan atau perwakilan rumah sakit se-DIY mendatangi kantor DPRD DIY pukul 10.00 WIB. Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengn Komisi D DPRD DIY terkait permasalahan BPJS.

Salah satu penuturan perwakilan Rumah Sakit Ibu dan Anak Sleman, dr. Mita menjelaskan kerumitan rumah sakit swasta untuk mendaftar keanggotaan BPJS. Pihaknya telah melayangkan pengajuan menjadi provider BPJS satu tahun yang lalu namun belum mendapat tanggapan dari pihak BPJS.

“Kami belum menjadi provider BPJS, sempat mengajukan pengaduan sekitar satu tahun yang lalu. proses dari pemberkasan dokumen, jawabannya belum di ACC, bilangnya (BPJS) fase sekunder di wilayah Sleman sudah penuh,” keluh dr Mita saat audiensi dengan Komisi D DPRD DIY pukul 10.30 WIB.

Hal serupa juga dialami oleh Rumah Sakit Bedah Sindudadi, Sleman hingga setahun belum menjadi provider BPJS. Bahkan pihak rumah sakit seakan mendapat buah simalakama dengan pemberlakuan sanksi.

“Bila belum menjadi provider BPJS akan dapat sanksi dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), sanksinya dengan pencabutan program KB, program KB gagal,” tuturnya.

Menanggapi keluhan perwakilan dari rumah sakit, anggota Komisi D DPRD DIY, Suwardi mengatakan persoalan BPJS bagi rumah sakit ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Pasalnya BPJS memberikan perlakuan berbeda kepada rumah sakit negeri dan swasta. Klimaks perbedaan ini menimbulkan pelayanan yang berbeda kepada pasien teritama pasien BPJS.

“Jadi ada perbedaan antara swasta dan pemerintah. Andai pemerintah mampu (akan dididanai semua oleh pemerintah), kesulitan rumah sakit ini yang kena dampaknya masyarakat, ini yang dapat BPJS,” tutur Suwardi.

Suwardi mendukung adanya forum bersama antara instansi terkait guna memecahkan permasalahan BPJS rumah sakit.

Sementara perwakilan dari BPJS, Ratih Subekti membahas permasalahan rumah sakit terkait BPJS bersama Dinas Kesehatan dan instansi terkait pada pukul 13.00 WIB.

“Nanti Siang persoalan ini akan dibahas solusinya jam satu,” tutur Ratih. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next