Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Belasan rumah sakit adukan 'kesulitan' BPJS ke DPRD DIY

jalannya audiensi di DPRD DIY jalannya audiensi di DPRD DIY

Dalam aplikasinya muara program Jaminan Sosial Nasional (JSN), BPJS masih memiliki kendala di lapangan. Bila berita sebelumnya mengetengahkan penolakan rumah sakit terhadap pasien BPJS, sekarang justru penolakan BPJS terhadap rumah sakit.

Jogjakarta-KoPi| Sekitar belasan pimpinan atau perwakilan rumah sakit se-DIY mendatangi kantor DPRD DIY pukul 10.00 WIB. Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengn Komisi D DPRD DIY terkait permasalahan BPJS.

Salah satu penuturan perwakilan Rumah Sakit Ibu dan Anak Sleman, dr. Mita menjelaskan kerumitan rumah sakit swasta untuk mendaftar keanggotaan BPJS. Pihaknya telah melayangkan pengajuan menjadi provider BPJS satu tahun yang lalu namun belum mendapat tanggapan dari pihak BPJS.

“Kami belum menjadi provider BPJS, sempat mengajukan pengaduan sekitar satu tahun yang lalu. proses dari pemberkasan dokumen, jawabannya belum di ACC, bilangnya (BPJS) fase sekunder di wilayah Sleman sudah penuh,” keluh dr Mita saat audiensi dengan Komisi D DPRD DIY pukul 10.30 WIB.

Hal serupa juga dialami oleh Rumah Sakit Bedah Sindudadi, Sleman hingga setahun belum menjadi provider BPJS. Bahkan pihak rumah sakit seakan mendapat buah simalakama dengan pemberlakuan sanksi.

“Bila belum menjadi provider BPJS akan dapat sanksi dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), sanksinya dengan pencabutan program KB, program KB gagal,” tuturnya.

Menanggapi keluhan perwakilan dari rumah sakit, anggota Komisi D DPRD DIY, Suwardi mengatakan persoalan BPJS bagi rumah sakit ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Pasalnya BPJS memberikan perlakuan berbeda kepada rumah sakit negeri dan swasta. Klimaks perbedaan ini menimbulkan pelayanan yang berbeda kepada pasien teritama pasien BPJS.

“Jadi ada perbedaan antara swasta dan pemerintah. Andai pemerintah mampu (akan dididanai semua oleh pemerintah), kesulitan rumah sakit ini yang kena dampaknya masyarakat, ini yang dapat BPJS,” tutur Suwardi.

Suwardi mendukung adanya forum bersama antara instansi terkait guna memecahkan permasalahan BPJS rumah sakit.

Sementara perwakilan dari BPJS, Ratih Subekti membahas permasalahan rumah sakit terkait BPJS bersama Dinas Kesehatan dan instansi terkait pada pukul 13.00 WIB.

“Nanti Siang persoalan ini akan dibahas solusinya jam satu,” tutur Ratih. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next