Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Belasan rumah sakit adukan 'kesulitan' BPJS ke DPRD DIY

jalannya audiensi di DPRD DIY jalannya audiensi di DPRD DIY

Dalam aplikasinya muara program Jaminan Sosial Nasional (JSN), BPJS masih memiliki kendala di lapangan. Bila berita sebelumnya mengetengahkan penolakan rumah sakit terhadap pasien BPJS, sekarang justru penolakan BPJS terhadap rumah sakit.

Jogjakarta-KoPi| Sekitar belasan pimpinan atau perwakilan rumah sakit se-DIY mendatangi kantor DPRD DIY pukul 10.00 WIB. Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengn Komisi D DPRD DIY terkait permasalahan BPJS.

Salah satu penuturan perwakilan Rumah Sakit Ibu dan Anak Sleman, dr. Mita menjelaskan kerumitan rumah sakit swasta untuk mendaftar keanggotaan BPJS. Pihaknya telah melayangkan pengajuan menjadi provider BPJS satu tahun yang lalu namun belum mendapat tanggapan dari pihak BPJS.

“Kami belum menjadi provider BPJS, sempat mengajukan pengaduan sekitar satu tahun yang lalu. proses dari pemberkasan dokumen, jawabannya belum di ACC, bilangnya (BPJS) fase sekunder di wilayah Sleman sudah penuh,” keluh dr Mita saat audiensi dengan Komisi D DPRD DIY pukul 10.30 WIB.

Hal serupa juga dialami oleh Rumah Sakit Bedah Sindudadi, Sleman hingga setahun belum menjadi provider BPJS. Bahkan pihak rumah sakit seakan mendapat buah simalakama dengan pemberlakuan sanksi.

“Bila belum menjadi provider BPJS akan dapat sanksi dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), sanksinya dengan pencabutan program KB, program KB gagal,” tuturnya.

Menanggapi keluhan perwakilan dari rumah sakit, anggota Komisi D DPRD DIY, Suwardi mengatakan persoalan BPJS bagi rumah sakit ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Pasalnya BPJS memberikan perlakuan berbeda kepada rumah sakit negeri dan swasta. Klimaks perbedaan ini menimbulkan pelayanan yang berbeda kepada pasien teritama pasien BPJS.

“Jadi ada perbedaan antara swasta dan pemerintah. Andai pemerintah mampu (akan dididanai semua oleh pemerintah), kesulitan rumah sakit ini yang kena dampaknya masyarakat, ini yang dapat BPJS,” tutur Suwardi.

Suwardi mendukung adanya forum bersama antara instansi terkait guna memecahkan permasalahan BPJS rumah sakit.

Sementara perwakilan dari BPJS, Ratih Subekti membahas permasalahan rumah sakit terkait BPJS bersama Dinas Kesehatan dan instansi terkait pada pukul 13.00 WIB.

“Nanti Siang persoalan ini akan dibahas solusinya jam satu,” tutur Ratih. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next