Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Banjir Sleman karena pemerintah tidak konsekuen

Banjir Sleman karena pemerintah tidak konsekuen

Sleman-KoPi| Seminggu terakhir ini hujan deras mengguyur DIY hingga mengakibatkan banjir di wilayah Sleman. Selain banjir ketika memasuki musim kemarau pun beberapa wilayah di Jogjakarta mengalami kekeringan.

Menurut peneliti Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM (PSLH), Eko Sugiharto mengatakan derah Jogjakarta mengalami permasalahn lingkungan hidup yang komplek. Untuk model air ideal dengan adanya penyimpanan air tanah yang baik. Air hujan meresap ke wilayah Gunung Merapi hingga menjadi cadangan air tanah.

“ Semakin banyak air yang meresap ke dalam, sedikit air yang mengalir di atas permukaan tanah. Itu yang terus digalakan dengan adanya banyak pohon penghijauan. Sementara saat ini sebanyak 1/3 air meresap sedangkan sisanya 2/3 mengalir hilang di atas permukaan tanah ”, paparnya.

Mengenai hal ini, Eko menambahkan sebenarnya untuk wilayah Sleman pihak pemerintah sudah mengantisipasi dengan Perda. Dalam Perda salah satunya berisi poin larangan mendirikan bangunan pada radius tertentu sepanjang daerah hilir sungai.

Tetapi lagi-lagi terkendala pada lemahnya pengawasan pada pemberlakuan Perda tersebut. Permasalahnnya adanya kebijakannya tidak seiring dengan sanksi bagi pelanggar kebijakan.

“ Jarak sekian dari sungai tidak bisa mendirikan bangunan.  Tetapi kenyataanya ada bangunan hotel ada rumah-rumah dekat sungai. kita akademmisi meneriakan tidak begini, tapi nyatanya pemerintah memberikan ijin”, kritik Eko.

Eko menekankan pada pihak pemerintah untuk konsekuan dengan kebijakan yang ada. Jangan sampai pemerintah yang membuat, pemerintah pula yang melanggarnya. |Winda Efanur FS|



back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next