Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Regulasi intoleransi belum maksimal

Regulasi intoleransi belum maksimal

Jogjakarta-KoPi| Kepala Kesbanglinmas Yogyakarta, Agung Priono menjelaskan selama ini regulasi mengenai intoleransi belum berjalan maksimal.

Seperti implementasi Undang-undang nomor 7 Tahun 2012 dan turunannya belum mampu mengayomi masyarakat. Bahkan penegakan regulasi tersebut kental nuansa kekerasan.

"Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang konflik sosial. Ada tindak lanjutnya. Ini cenderung militerisme, regulasi sifatnya umum, mekanismenya kita yang bangun bersama," papar Agung seusai diskusi Dinamika Kemajemukan di Yogyakarta di Kementrian Agama Yogyakarta pada 11 Januari 2016.

Selain dari aspek pihak penegak hukum. Agung juga mengajak masyarakat untuk bertindak adil dengan menerima perbedaan. Contoh kasus masyarakat sering menolak pendirian gereja baru. Serta banyaknya kasus gereja yang digembok.

Agung mendesak pihak kepolisian tegas menindak pelaku kriminal. Pasalnya selama ini polisi terkesan tebang pilih menuntaskan kasus SARA.

Sementara Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Jogja, Tommi Apriando mengatakan tindakan penyegelan rumah ibadah jelas melanggar peraturan. Mengingat regulasi yang ada menjamin kebebasan beragama. Bahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah meneguhkan persoalan agama dalam program nawa citanya.

"Di Gunungkidul ada tiga gereja yang disegel karena tidak memilki ijin. Saya jadi bertanya, apa masjid-masjid di kota Jogja juga memiliki ijin. Ini preseden buruk," papar Tommi. |Winda Efanur FS|Cucuk Armanto|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next