Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Amarta Institute dorong RUU air yang pro-rakyat

Direktur Amarta Institute, Nila Direktur Amarta Institute, Nila

Jogkarta-KoPi| Direktur Amarta Institute, Nila Ardiani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendorong RUU Sumber Daya Air yang baru.

Sebelumnya pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Dalam uji materi UU dan peraturan turunannya bertentangan dengan amanah UUD 1945. Kedaulatan air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Nila memandang kekosongan regulasi ini menjadi momentum yang baik. Untuk membuat Undang-Undang baru tentang SDA yang pro terhadap rakyat.

"Hal ini menjadi angin segar dari keputusan MK, ini langkah pembuatan RUU baru (SDA) masih di Kementrian berasal dari inisiatif DPR RI," papar Nila saat diskusi Komersialisasi Air dan Komersialisasi Air atas Rakyat pada Rabu, 10 Februari 2016 di UGM.

Nila berharap RUU tentang SDA nanti memiliki keberpihakan kepada rakyat. Pemerintah juga memiliki peran mengelola sumber daya air yang baik dan adil. Pasalnya pada UU sebelumnya cenderung bermuatan komersialisasi air.

"Kami berharap memuat hak warga negara, peran pemerintah sesuai pada tanggungjawabnya," tambah Nila.

Hal serupa juga disampaikan oleh pakar politik UGM, Arie Sujito. Dia mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk turun tangan menyelesaikan komersialisasi air. Selain itu Arie juga mendorong mahasiswa terlibat mengawal komersialisasi tentang air.

Perusahaan Air Dalam Kemasan menguasai 76% sumber daya air di Indonesia. Perusahaan ADMK ini didominasi oleh asing dan swasta.
Peruntukannya lebih mengarah pada keuntungan semata dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next