Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

50 ribu PNS di DIY belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

50 ribu PNS di DIY belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Jogjakarta-KoPi| Peserta BPJS Ketenagakerjaan DIY masih sangat minim. Menurut data BPJS DIY hingga Juli 2015 ini baru terdaftar 42 .672 peserta dari target 167.594 dengan prosentase pencapaian sekitar 43%.

“Target dari kantor pusat 1.480 hingga Juli baru sampai 561 baru tercapai target 64%. Target sampai bulan Juli ini jumlah tenga kerja targetnya 167.594 ribu baru tercapai 42 .672, baru tercapai 53%,” tutur Kepala Bidang Pemasaran Y.Aris Daryanto.

Aris menilai minimnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena masih terkendala keanggotaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari sekitar 60 ribuan PNS dari wilayah kota, kabupaten serta propinsi baru 7 ribuan PNS yang terdaftar keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal ini himbauan pemerintah, jaminan ketenagakerjaan PNS menjadi tanggungan dari PT. Taspen. Namun karena masih terkendala peraturan ASN (Aparat Sipil Negara) status PNS hingga kini tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan.

Aris mengharapkan pihak pemerimntah untuk lebih memprioritaskan perlindungan kepada PNS. Sementara mengenai persoalan administratif terkait ASN bisa diselesaikan setelah urusan perlindungan selesai.

“Kepada pemerintah daerah, kabupaten DIY yang belum mendaftarkan anggotanya ikut BPJS Ketenagakerjaan, tentunya lebih dipentingkan perlindungannya dulu, mana kala ada perubahan ketentuan yang menyelenggarakan PT. Taspen itu persoalan nati, itu sudah dianggarkan dalam Permendagri No 37 tahun 2014, bahwa PNS diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” papar Aris. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next