Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

3 Kejanggalan sidang Persiba

3 Kejanggalan sidang Persiba

Jogjakarta-KoPi| Dalam jumpa pers di LBH Jogja pukul 10.00 Gerakan Anti korupsi Jogjakarta mendesak kejaksaan serius menangani dana hibah Persiba.

Persidangan Rabu (6/5) lalu telah menghadirkan 5 orang saksi termasuk pejabat DPPKAD Bantul 2011.  Terdiri dari kepala DPPKAD Abu dzarin Noorhadi, bendahara Subarjo, plt kepala Bejo Utomo, sekretaris Ari Purwanigsih dan bendahara pengeluaran kantor pemuda dan olahraga Sudaryati.

Menurut anggota gerakan Anti Korupsi Yogyakarta Tri Wahyu memantau jalannya sidang Rabu kemarin tim JPU belum bersikap profesional. Kelemahan dakwaan langsung dikoreksi dan  dipertajam oleh ketua majlis hakim Barata Saragih.
Kealpaan lain dari tim JPU tidak memuat runtut soal penganggaran dana hibah Persiba yang mendapat penolakan dari DPRD Bantul.

Selain itu di dalam dakwaan tidak disinggung peran Bupati Bantul (IS). Padahal saksi Abu Dzarin Noorhadi menyebut IS terkait inisiatif naskah perjanjian hibah daerah dari Bupati Sri Suryawidati dan  kepada ketua KONI Bantul IS.
Guna pemeriksaan lebih lanjut ketua majlis hakim meminta JPU untuk menghadirkan Bupati Bantul, Banggar DPRD Bantul dan tim penyusun draf soal penganggaran dana hibah KONI Bantul.

"Dalam sidang kemarin banyak dakwaan bolong bahkan ada penghapusan penganggaran pada Perda Bantul no. 12 tahun 2011 soal dana hibah dan aset. Ini upaya penghilangan barang bukti. Nah IS hanya diperiksa sekali, dan tidak dibahas soal koordinasi IS dengan Dahono. Ini pertanggung jawaban milyaran rupiah masak ketua Persiba gak tahu" papar Wahyu saat konfrensi pers di LBH Jogja.

Wahyu menambahkan kejanggalan lain pada proporsionalitas alokasi anggaran dana hibah KONI Bantul dari 13,5 milyar, yang 12,5 milyar (92%) untuk Persiba tidak dibahas dalam sidang.| Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next