Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

3 Kejanggalan sidang Persiba

3 Kejanggalan sidang Persiba

Jogjakarta-KoPi| Dalam jumpa pers di LBH Jogja pukul 10.00 Gerakan Anti korupsi Jogjakarta mendesak kejaksaan serius menangani dana hibah Persiba.

Persidangan Rabu (6/5) lalu telah menghadirkan 5 orang saksi termasuk pejabat DPPKAD Bantul 2011.  Terdiri dari kepala DPPKAD Abu dzarin Noorhadi, bendahara Subarjo, plt kepala Bejo Utomo, sekretaris Ari Purwanigsih dan bendahara pengeluaran kantor pemuda dan olahraga Sudaryati.

Menurut anggota gerakan Anti Korupsi Yogyakarta Tri Wahyu memantau jalannya sidang Rabu kemarin tim JPU belum bersikap profesional. Kelemahan dakwaan langsung dikoreksi dan  dipertajam oleh ketua majlis hakim Barata Saragih.
Kealpaan lain dari tim JPU tidak memuat runtut soal penganggaran dana hibah Persiba yang mendapat penolakan dari DPRD Bantul.

Selain itu di dalam dakwaan tidak disinggung peran Bupati Bantul (IS). Padahal saksi Abu Dzarin Noorhadi menyebut IS terkait inisiatif naskah perjanjian hibah daerah dari Bupati Sri Suryawidati dan  kepada ketua KONI Bantul IS.
Guna pemeriksaan lebih lanjut ketua majlis hakim meminta JPU untuk menghadirkan Bupati Bantul, Banggar DPRD Bantul dan tim penyusun draf soal penganggaran dana hibah KONI Bantul.

"Dalam sidang kemarin banyak dakwaan bolong bahkan ada penghapusan penganggaran pada Perda Bantul no. 12 tahun 2011 soal dana hibah dan aset. Ini upaya penghilangan barang bukti. Nah IS hanya diperiksa sekali, dan tidak dibahas soal koordinasi IS dengan Dahono. Ini pertanggung jawaban milyaran rupiah masak ketua Persiba gak tahu" papar Wahyu saat konfrensi pers di LBH Jogja.

Wahyu menambahkan kejanggalan lain pada proporsionalitas alokasi anggaran dana hibah KONI Bantul dari 13,5 milyar, yang 12,5 milyar (92%) untuk Persiba tidak dibahas dalam sidang.| Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next