Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

3 Kejanggalan sidang Persiba

3 Kejanggalan sidang Persiba

Jogjakarta-KoPi| Dalam jumpa pers di LBH Jogja pukul 10.00 Gerakan Anti korupsi Jogjakarta mendesak kejaksaan serius menangani dana hibah Persiba.

Persidangan Rabu (6/5) lalu telah menghadirkan 5 orang saksi termasuk pejabat DPPKAD Bantul 2011.  Terdiri dari kepala DPPKAD Abu dzarin Noorhadi, bendahara Subarjo, plt kepala Bejo Utomo, sekretaris Ari Purwanigsih dan bendahara pengeluaran kantor pemuda dan olahraga Sudaryati.

Menurut anggota gerakan Anti Korupsi Yogyakarta Tri Wahyu memantau jalannya sidang Rabu kemarin tim JPU belum bersikap profesional. Kelemahan dakwaan langsung dikoreksi dan  dipertajam oleh ketua majlis hakim Barata Saragih.
Kealpaan lain dari tim JPU tidak memuat runtut soal penganggaran dana hibah Persiba yang mendapat penolakan dari DPRD Bantul.

Selain itu di dalam dakwaan tidak disinggung peran Bupati Bantul (IS). Padahal saksi Abu Dzarin Noorhadi menyebut IS terkait inisiatif naskah perjanjian hibah daerah dari Bupati Sri Suryawidati dan  kepada ketua KONI Bantul IS.
Guna pemeriksaan lebih lanjut ketua majlis hakim meminta JPU untuk menghadirkan Bupati Bantul, Banggar DPRD Bantul dan tim penyusun draf soal penganggaran dana hibah KONI Bantul.

"Dalam sidang kemarin banyak dakwaan bolong bahkan ada penghapusan penganggaran pada Perda Bantul no. 12 tahun 2011 soal dana hibah dan aset. Ini upaya penghilangan barang bukti. Nah IS hanya diperiksa sekali, dan tidak dibahas soal koordinasi IS dengan Dahono. Ini pertanggung jawaban milyaran rupiah masak ketua Persiba gak tahu" papar Wahyu saat konfrensi pers di LBH Jogja.

Wahyu menambahkan kejanggalan lain pada proporsionalitas alokasi anggaran dana hibah KONI Bantul dari 13,5 milyar, yang 12,5 milyar (92%) untuk Persiba tidak dibahas dalam sidang.| Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next