Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

16 Pelanggaran Menteri Rini dalam Kasus Pelindo II

16 Pelanggaran Menteri Rini dalam Kasus Pelindo II

Jogja-KoPi│Pansus menemukan 16 pelanggaran Menteri BUMN, Rini Soemarno dalam Kasus Pelindo II. Pansus kasus Pelindo II menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno dalam hal izin prinsip bersyarat mengenai perpanjangan kontrak JICT tanggal 9 Juni 2015, padahal dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat nomenklatur mengenai izin prinsip yang sesuai.

Pelanggaran lain yaitu mensyaratkan minimal saham Pelindo II sebesar 51%, yang mana Menteri BUMN ini mengetahuinya dari Circular Resolution of Shareholders tanggal 7 Juli 2015 yang sudah dinotariatkan. Dalam hal ini saham Pelindo masih minoritas di JICT (komposisi saham Pelindo II sebesar 48,9%, Koperasi Pegawai Maritim 0,10%, HPH 51%). Padahal dalam peraturan kepemilikan saham BUMN maksimal 49 %.

“Dalam hal ini terjadi pelanggaran dalam hal peraturan kepemilikan saham BUMN, karena dalam kepemilikannya maksimal 49%,” jelas Rieke Dyah Pitaloka, Ketua Pansus kasus Pelindo II, saat menjadi narasumber pada diskusi Catatan Akhir Tahun Karut Marut Pelindo II Mengungkap Pelanggaran terhadap Konstitusi, di UGM. (Selasa, 29/12).

Selain itu pelanggaran lain yang dilakukan Menteri BUMN yaitu dalam mengarahkan kenaikan uang muka perpanjangan JICT kepada Hutchison sebesar USD 15 juta dengan menyalahgunakan wewenang dan melanggar asas-asas umum penyelenggara negara, menyatakan bahwa perpanjangan JICT sudah berjalan tapi belum ada izin konsesi dari Pemerintah, dan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap UU No. 17 Tahun 2008.

Menteri BUMN juga melakukan pelanggaran dengan mengatakan kontrak JICT tidak ada dalam RKAP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) sehingga secara tidak langsung ia melanggar UU BUMN No : KEP 101/MBU/2002 tentang penyusunan RKAP.

Pelanggaran lain adalah memberikan izin prinsip perpanjangan JICT berdasarkan opini hukum Jamdatun, dalam hal ini Menteri Rini tidak melakukan fungsi dan tanggungjawab sebagai organ RUPS karena tidak menelaah teliti dan komprehensif atas pendapat hukum Jamdatun tersebut.

Sedangkan, Jamdatun mengatakan ada upaya “penyelendupan hukum” dengan permintaan opini hukum dalam perpanjangan JICT dan opini hukum tidak dapat dijadikan dasar atau perlindungan.

Menteri Rini dalam kasus ini melanggar UUD 1945, UU, serta peraturan lain yang ada di Indonesia baik mengenai aturan BUMN, Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, maupun penerapan Good Corporate Gonvernance.

Adapun peraturan-peraturan yang dilanggar oleh Menteri Rini yaitu, UUD 1945 pasal 33 Ayat (2), Ayat (3) & Ayat (4), UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Tentang Pelayaran No 17 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003, Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 48 dan No. 62/ PUU/2014, Keputusan Menteri Negara BUMN No : KEP 102/MBU/ 2002, serta Permen BUMN No : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Good Corporate Governance.

Dengan adanya indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri BUMN, Rieke Dyah Pitaloka dan Fahmi Radhy yang menjadi narasumber pada diskusi Catatan Akhir Tahun Karut Marut Pelindo II dalam Mengungkap Pelanggaran terhadap Konstitusi untuk mengundurkan diri. │Frenda Yentin

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next