Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Menteri Kelautan dan Perikanan RI enggan ungkit masalah cantrang

Menteri Kelautan dan Perikanan RI enggan ungkit masalah cantrang

Jogja-KoPi| Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti minta masyarakat untuk tidak mengungkit masalah cantrang lagi hingga akhir Desember.

 

"Sudah diumumkan cantrang kita perpanjang hingga akhir Desember, setelah ini kita tidak boleh bicara cantrang, harus move on. Titik", jelasnya saat diwawancari setelah Seminar Nasional Kewirausahaan di UMY, Sabtu (6/5).

Cantrang merupakan alat penangkap ikan yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) ini menurut Susi berbahaya untuk ekologi ikan. 

"Alat tangkap itu merugikan nelayan lain, nanti ikan akan habis di laut", ujarnya.

 Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menjaga keberlangsungan ekologi laut untuk kesejahteraan nelayan.

"Tugas pemerintah menjaga agar ikan tetap ada dan banyak. Ikan tetap ada dan banyak, supaya bisa menangkap banyak.", kata Susi.

Sementara mengenai isu hak angket yang akan dibuat para nelayan mengenai penggunaan cantrang, Susi tak ambil pusing dan mengatakan itu hak mereka.

"Hak angket itu mereka silahkan saja. Saya hanya petugas yang membantu presiden, kalau presiden mengatakan jangan digunakan lagi ya jangan digunakan", jelasnya.

Susi juga mengatakan pemerintah pusat hanya mengatur kapal yang berukuran 30 GT ke atas, sedangkan ukuran 30 GT ke bawah diatur oleh pemerintah provinsi.

"Jadi kalau mau membuat hak angket ya silahkan", pungkasnya

back to top