Menu
Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Australia 1972 cacat hukum

Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Austr…

Kupang-KoPi| Penulis Bu...

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tidur untuk pertanian

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tid…

Akademi Militer - Gubernu...

Gus Ipul berharap semua terbiasa baca shalawat

Gus Ipul berharap semua terbiasa ba…

  Surabaya-KoPi| Wa...

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Sleman-KoPi| Universita...

Teliti isu multikultur dalam film Indonesia

Teliti isu multikultur dalam film I…

Bantul-KoPi| Sejarah pe...

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Sektor UMKM

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Se…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan kedaulatan Laut Timor

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan k…

Kupang-KoPi|Pembela nel...

Kapolda DIY segera lakukan operasi pasar kontrol harga beras

Kapolda DIY segera lakukan operasi …

Sleman-KoPi|Kepala Pold...

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY digeser

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY d…

Sleman-KoPi|Polda DIY m...

Pengedar Sabu di Sleman berhasil ditangkap jajaran Polres Sleman

Pengedar Sabu di Sleman berhasil di…

Sleman-KoPi| Satuan res...

Prev Next

Laksda Arie Soedewo: Laut Indonesia belum terkelola baik

laksda

Sleman-KoPi|Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksamana Madya Arie Soedewo mengatakan hingga saat ini kelestarian laut Indonesia kurang terkelola dengan baik oleh berbagai lintas Kementrian RI.

Hal ini pun bercermin pada kejadian kandasnya Kapal pesiar di Terumbu Karang Raja Ampat beberapa waktu lalu, Arie mengimbuhkan Indonesia kalah dalam klaim itu karena kurang terkelolanya wilayah laut di Raja Ampat. Sebabnya bisa dilihat juga karena ketidak jelasan rambu-rambu dan batasan-batasan yang ada di wilayah Laut RI.

"Seperti kejadian di Raja Ampat ,saat itu kita klaim kejadian itu karena Kapal kandas dan kapal menubruk karang. Tapi kita tidak menang karena itukan seolah daerah tidak bertuan dan tidak ada rambu-rambu yang jelas. Seolah naluri saya bisa katakan ini tiba-tiba kapal kandas,"kata Arie saat mengisi Kongres Kemaritiman ke II di Balai Senat UGM, Sabtu (9/12).

Tak hanya itu,Indonesia juga mendapat kecaman dan kritisi dari masyarakat international sebagai negara dengan laut paling rawan dan tidak aman untuk menjamin perdagangan masuk atau keluar. Beberapa wilayah laut seperti di Selat Philips dan Tanjung Balai Karimun sering menjadi tempat sarana parkir Singapura akibat tidak adanya kejelasan batasan di laut.

Melihat masalah tersebut, Arie pun menjelaskan penyelesaian masalah ini bisa dilakukan jika berbagai lintas Kementrian mulai menaruh perhatian pada kedaulatan dan kelestarian laut.

Bentuk kolaborasi ini bisa dilakukan pada sektor wisata yang dilakukan Kementrian Pariwisata , menteri lingkungan hidup menetapkan bahwa sektor karang sebagai tempat konservasi ,pemetaan laut oleh Hidro Oseanografi (HIDROS) untuk justifikasi wilayah laut dan terakhir pembuatan rambu-rambu untuk perhubungan kelautan.

"HIDROS memetakan, karena produk mereka (HIDROS) petanya sudah diakui internasional. Peta yang dikeluarkan oleh Hidro bisa dipakai untuk justifikasi ketimbang kata Google.Terakhir Menteri perhubungan membuat rambu-rambu, itulah kata kelola laut dalam permukaan,"ujarnya.

Ia pun mencontohkan, bentuk kolaborasi ini bisa meniru seperti batasan di Australia saat memasuki wilayahnya. Kapal sepanjang 70 meter lebih akan diberi pilihan jalur seperti lewat Great Barrier Reef atau Selat Carcancas. Kedua pilihan ini sama sekali tidak menguntungkan kapal dan sangat membantu kedaulatan laut wilayah Australia.

"Seperti di Great Barrier Reef, Kapal dengan panjang 70 meter keatas itu harus dipandu dan diberhentikan di Bubui Island untuk diberikan pilihan. Jika lewat selat itu bahan bakarnya mahal sepanjang jalannya. Kalau lewat Great Barrier Reef, itu kita harus wajib dipandu karena wilayah teritorial Australia . Kita tidak boleh nego (turun) jangkar,karena ada hutan lindung terumbu karang yang dibatasi kementrian Lingkungan Hidup Australia,"imbuhnya.

Menurutnya, di Indonesia sendiri ,penegasan bisa diterapkan dalam hal pemarkiran kapal dan pembatasan kapal lewat pelestarian alam. Kementrian lingkungan hidup pun dituntut agar memperkuat kedaulatan serta kelestarian laut. Arie pun menuturkan jika hal ini bisa diterapkan maka Indonesia juga dapat mendapatkan keuntungan dari kapal-kapal yang lewat di perairan Indonesia.

"Karena aturan nego jangkar berapa metrik ton, berapa swingnya lebar yang digunakan ,semuanya hitungan rupiah. Itu bisa masuk devisa negara dan diatur dari tata kelola (pemerintahan )permukaan," pungkasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top