Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Joko Widodo perintahkan TNI amankan laut Indonesia

Joko Widodo perintahkan TNI amankan laut Indonesia

Semarang-KoPi│Presiden RI Joko Widodo saat Blusukan (2/12) ngnes (prihatin)  melihat kampung nelayan di Tambak Lorok Semarang  miskin padahal lautan  Indonesia  luas, ikan-ikan di lautan amat banyak.

Seperti yang dikemukakan Susi Pudjiastuti "kenapa nelayan kita miskin, sementara lautan kita dirampok habis-habisan". Pertanyaan hampir senada yang diajukan Joko widodo yakni kenapa nelayan kita tidak menguasai permodalan, tidak menjadi 'majikan' atas lautan negaranya sendiri?

Hal tersebut menjadikan kerugian besar yang ditanggung negara dan nelayan. Jawabannya hanya satu, illegal fishing yang sistematis dan terstuktur dari dulu yang sudah menjadi kebiasaan sehingga nelayan kecil tidak bisa berbuat apa-apa.

Data BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada kerugian Rp. 300 Trilyun, dan ada sekitar 5.400 kapal yang melakukan tindakan Illegal Fishing, ini bukan angka main-main, kalau kita bisa mengamankan Rp. 300 Trilyun, berapa banyak aliran modal masuk ke negara, dan menyejahterakan nelayan bangsa sendiri.

Sebagai Presiden RI dan juga Panglima Tertinggi TNI, Joko Widodo telah memerintahkan kepada jajaran terkait untuk mengamankan lautan Indonesia dari aksi penjarahan ilegal, memperkuat struktur aliran permodalan ke nelayan-nelayan sehingga nelayan mudah mendapatkan akses untuk melaut dan membawa hasilnya, dan membangun infrasturuktur-infrastruktur baru di kampung-kampung nelayan. │Joko Raharjo│

back to top