Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Joko Widodo perintahkan TNI amankan laut Indonesia

Joko Widodo perintahkan TNI amankan laut Indonesia

Semarang-KoPi│Presiden RI Joko Widodo saat Blusukan (2/12) ngnes (prihatin)  melihat kampung nelayan di Tambak Lorok Semarang  miskin padahal lautan  Indonesia  luas, ikan-ikan di lautan amat banyak.

Seperti yang dikemukakan Susi Pudjiastuti "kenapa nelayan kita miskin, sementara lautan kita dirampok habis-habisan". Pertanyaan hampir senada yang diajukan Joko widodo yakni kenapa nelayan kita tidak menguasai permodalan, tidak menjadi 'majikan' atas lautan negaranya sendiri?

Hal tersebut menjadikan kerugian besar yang ditanggung negara dan nelayan. Jawabannya hanya satu, illegal fishing yang sistematis dan terstuktur dari dulu yang sudah menjadi kebiasaan sehingga nelayan kecil tidak bisa berbuat apa-apa.

Data BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada kerugian Rp. 300 Trilyun, dan ada sekitar 5.400 kapal yang melakukan tindakan Illegal Fishing, ini bukan angka main-main, kalau kita bisa mengamankan Rp. 300 Trilyun, berapa banyak aliran modal masuk ke negara, dan menyejahterakan nelayan bangsa sendiri.

Sebagai Presiden RI dan juga Panglima Tertinggi TNI, Joko Widodo telah memerintahkan kepada jajaran terkait untuk mengamankan lautan Indonesia dari aksi penjarahan ilegal, memperkuat struktur aliran permodalan ke nelayan-nelayan sehingga nelayan mudah mendapatkan akses untuk melaut dan membawa hasilnya, dan membangun infrasturuktur-infrastruktur baru di kampung-kampung nelayan. │Joko Raharjo│

back to top