Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Joko Widodo perintahkan TNI amankan laut Indonesia

Joko Widodo perintahkan TNI amankan laut Indonesia

Semarang-KoPi│Presiden RI Joko Widodo saat Blusukan (2/12) ngnes (prihatin)  melihat kampung nelayan di Tambak Lorok Semarang  miskin padahal lautan  Indonesia  luas, ikan-ikan di lautan amat banyak.

Seperti yang dikemukakan Susi Pudjiastuti "kenapa nelayan kita miskin, sementara lautan kita dirampok habis-habisan". Pertanyaan hampir senada yang diajukan Joko widodo yakni kenapa nelayan kita tidak menguasai permodalan, tidak menjadi 'majikan' atas lautan negaranya sendiri?

Hal tersebut menjadikan kerugian besar yang ditanggung negara dan nelayan. Jawabannya hanya satu, illegal fishing yang sistematis dan terstuktur dari dulu yang sudah menjadi kebiasaan sehingga nelayan kecil tidak bisa berbuat apa-apa.

Data BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada kerugian Rp. 300 Trilyun, dan ada sekitar 5.400 kapal yang melakukan tindakan Illegal Fishing, ini bukan angka main-main, kalau kita bisa mengamankan Rp. 300 Trilyun, berapa banyak aliran modal masuk ke negara, dan menyejahterakan nelayan bangsa sendiri.

Sebagai Presiden RI dan juga Panglima Tertinggi TNI, Joko Widodo telah memerintahkan kepada jajaran terkait untuk mengamankan lautan Indonesia dari aksi penjarahan ilegal, memperkuat struktur aliran permodalan ke nelayan-nelayan sehingga nelayan mudah mendapatkan akses untuk melaut dan membawa hasilnya, dan membangun infrasturuktur-infrastruktur baru di kampung-kampung nelayan. │Joko Raharjo│

back to top