Menu
BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

Prev Next

Ini hasil konkrit Menteri Susi yang bikin ketir-ketir asing

pic by andi pic by andi

Jakarta-KoPi- Menhukham memberikan lampu hijau pada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk dapat mengehentikan izin kapal ikan. Hal ini setelah Menhukham menandatangani moratorium kemarin 6 November 2014. Merespon hal itu, Susi dengan puas mengatakan, "ini baru Kabinet Kerja".

"Jadi, saya tidak perlu menunggu dua tahun lagi," ujar Susi riang.

Susi juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan izin untuk membebaskan kapal-kapal nelayan di bawah 10 Gross Ton DT dari pungutan restribusi.

Menurutnya, sementara ini KKP tengah menunggu respon para gubenur, bupati karena otoritasnya ada pada mereka.

"InyaAllah, pasti mereka juga mengerti karena saya akan menukarnya dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jadi, Pemda tidak akan kehilangan income, akan kami ganti dari sini. Tapi let them free," demikian Susi Pudjiastuti menjelaskan.

back to top