Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Warga Sleman tuntut Pemkab Sleman selesaikan konflik warga dan pengembang hotel

Warga Sleman tuntut Pemkab Sleman selesaikan konflik warga dan pengembang hotel

Jogjakarta-KoPi| Elanto Wijoyono bersama 10 perwakilan lintas kampung di Sleman melakukan audiensi di kantor Bupati Sleman, Jum'at, 6 November 2015.

Warga meminta Pemerintah Kabupaten Sleman segera menyelesaikan polemik pembangunan apartemen dan hotel yang berdampak negatif kepada masyarakat Sleman serta persoalan ijin penambangan pasir di Sleman. Turut serta mendampingi warga Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRBD) DIY, WALHI Yogyakarta dan LBH Yogyakarta.

Dalam audiensi, warga dari perwakilan kampung yang terkena dampak pembangunan hotel dan apartemen, meminta Pemkab untuk terlibat langsung mengawasi serta bertindak terhadap indikasi pelanggaran yang terjadi.

Zulkifli, salah satu warga, mengklaim kasus pembangunanan apartemen di Gadingan Sleman, pihak developer tidak melakukan sosialisasi dampak lingkungannya kepada warga. Justru sosialisasi dilakukan pada warga lain di luar Gadingan yang sama sekali tidak terkena imbas dari pembangunan apartemen.

"Developer tidak memenuhi norma di masyarakat, sosialisasi tidak dilakukan. Namun dalam tanda kutip, saya tidak tahu lurah sudah tanda tangan (melakukan sosialisasi). Ini pihak perijinan, tidak mengecek ke bawah," jelas Zulkifli saat audiensi di ruang rapat kantor bupati.

Sementara Sekretaris Dinas Perijinan Sleman, Wayan Undana menjelaskan sosialisasi pembangunan apartemen dilakukan setelah dokumen formal terpenuhi. Namun Zulkifli menduga pihak developer telah melakukan pelanggaran pemalsuan dokumen formal tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator Forum PRBD DIY, Frans Tugimin pihak Pemkab harus melakukan akuntabilitas publik terkait persoalan apartemen.

"Lembaga tidak megecek. Harusnya ada verifikasi. Ada proses melihat ini (dokumen) benar apa tidak," papar Frans.

Sementara pihak Pemkab akan menindaklanjuti hasil audiensi. Dengan melakukan koordinasi mendalam terhadap SKPD terkait dan propinsi.

"Kami belum bisa menjanjikan langkah konkret dalam jangka pendek, ini jadi bahan masukan kami," kata Plt Bupati Sleman Gatot Saptadi. |Winda Efanur FS|

back to top