Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Warga Sleman tuntut Pemkab Sleman selesaikan konflik warga dan pengembang hotel

Warga Sleman tuntut Pemkab Sleman selesaikan konflik warga dan pengembang hotel

Jogjakarta-KoPi| Elanto Wijoyono bersama 10 perwakilan lintas kampung di Sleman melakukan audiensi di kantor Bupati Sleman, Jum'at, 6 November 2015.

Warga meminta Pemerintah Kabupaten Sleman segera menyelesaikan polemik pembangunan apartemen dan hotel yang berdampak negatif kepada masyarakat Sleman serta persoalan ijin penambangan pasir di Sleman. Turut serta mendampingi warga Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRBD) DIY, WALHI Yogyakarta dan LBH Yogyakarta.

Dalam audiensi, warga dari perwakilan kampung yang terkena dampak pembangunan hotel dan apartemen, meminta Pemkab untuk terlibat langsung mengawasi serta bertindak terhadap indikasi pelanggaran yang terjadi.

Zulkifli, salah satu warga, mengklaim kasus pembangunanan apartemen di Gadingan Sleman, pihak developer tidak melakukan sosialisasi dampak lingkungannya kepada warga. Justru sosialisasi dilakukan pada warga lain di luar Gadingan yang sama sekali tidak terkena imbas dari pembangunan apartemen.

"Developer tidak memenuhi norma di masyarakat, sosialisasi tidak dilakukan. Namun dalam tanda kutip, saya tidak tahu lurah sudah tanda tangan (melakukan sosialisasi). Ini pihak perijinan, tidak mengecek ke bawah," jelas Zulkifli saat audiensi di ruang rapat kantor bupati.

Sementara Sekretaris Dinas Perijinan Sleman, Wayan Undana menjelaskan sosialisasi pembangunan apartemen dilakukan setelah dokumen formal terpenuhi. Namun Zulkifli menduga pihak developer telah melakukan pelanggaran pemalsuan dokumen formal tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator Forum PRBD DIY, Frans Tugimin pihak Pemkab harus melakukan akuntabilitas publik terkait persoalan apartemen.

"Lembaga tidak megecek. Harusnya ada verifikasi. Ada proses melihat ini (dokumen) benar apa tidak," papar Frans.

Sementara pihak Pemkab akan menindaklanjuti hasil audiensi. Dengan melakukan koordinasi mendalam terhadap SKPD terkait dan propinsi.

"Kami belum bisa menjanjikan langkah konkret dalam jangka pendek, ini jadi bahan masukan kami," kata Plt Bupati Sleman Gatot Saptadi. |Winda Efanur FS|

back to top