Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Walhi tegaskan rencana pembangunan bandara baru Kulon Progo tidak layak AMDAL

Walhi tegaskan rencana pembangunan bandara baru Kulon Progo tidak layak AMDAL

Jogja-KoPi| Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta mengatakan Negara turut menghancurkan ruang hidup rakyat dengan memuluskan rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Demikian Halik Sandera Ketua Walhi dalam jumpa pers Kantor Wahi, Kotagede, Yogyakarta, Selasa (20/6).

Walhi juga menyatakan secara tegas bersama Jogja Darurat Agraria dan Komite Bersama Reformasi bahwa dokumen ANDAL, RKL-RPL yang disusun oleh pemerintah tidak layak dilanjutkan.

Walhi memandang negara mengabaikan semua pertimbangan putusan Pengadilan Tata Negara Nomor: 07/G/2015/PTUN tertanggal 23 Juni 2015 yang mengabulkan gugatan warga atas SK Gubenur DIY Nomor: 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara.

Menurut Walhi, putusan itu memberikan bukti rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo tidak memenuhi aspek kesesuain tata ruang dan bertentangan dengan RTRW Provinsi. Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SL.63447/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 juga menyatakan lokasi rencana pembangunan bandara baru NYIA tidak berada pada hutan alam primer dan lahan gambut menunjukkan ketidakjelasan aspek tata ruang, karena faktanya menurut Walhi, lahan yang digunakan merupakan lahan produktif dan dikelola warga bertahun-tahun.

Halik juga menyampaikan pesisir Kabupaten Kulon Progo merupakan satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana Tsunami dalam RTRW DIY No: 2 Tahun 2010. Rencana pembangunan ini juga tidak sejalan dengan RPJM 2015-2019 yang mengatur arah kebijakan umum pembangunan nasional (nomore 4) yang menyatakan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penaganan perubahan iklim melalui stratergi internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan bekelanjutan dipusat dan daerah.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top