Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Suparto: Kemenhut yang pesta, kementerian LH yang jadi tukang cuci piring

Sugeng Priyanto (paling kiri) dan Suparto Wijoyo (tengah) dalam seminar nasional Konsepsi Green Constitution Dalam Kebijakan Pemerintahan Pasca Pemilu Presiden 2014 di Unair Sugeng Priyanto (paling kiri) dan Suparto Wijoyo (tengah) dalam seminar nasional Konsepsi Green Constitution Dalam Kebijakan Pemerintahan Pasca Pemilu Presiden 2014 di Unair
Surabaya – KoPi. Dalam masa kampanyenya visi lingkungan hidup Joko Widodo adalah membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, Jokowi juga berkomitmen menegakkan hukum lingkungan hidup secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa khawatir kehilangan investor yang melakukan investasi di Indonesia.

 

Janji Jokowi tersebut menjadi pokok bahasan seminar nasional Konsepsi Green Constitution Dalam Kebijakan Pemerintahan Pasca Pemilu Presiden 2014 yang diadakan Fakultas Hukum Unair (5/11). Salah satu perwujudan janji Jokowi tersebut adalah dengan dileburnya Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Dosen Hukum Lingkungan Unair Suparto Wijoyo mengatakan, menyebut selama ini Kementerian Lingkungan Hidup yang membereskan masalah di Kementerian Kehutanan. “Selama ini Kementerian Kehutanan yang berpesta sementara Kementerian Lingkungan Hidup yang harus cuci piring. Kementerian Kehutanan yang bakar hutan, Kementerian Lingkungan Hidup yang harus memadamkan apinya,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak fundamental-konstitusional. Artinya hak untuk tinggal di lingkungan hidup yang baik adalah hak asasi manusia. Hal itu sudah diatur dalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI. “Bahkan Pembukaan UUD 1945 itu juga sangat ramah lingkungan,” tukas Suparto.

Nah sekarang setelah pilpres selesai, Suparto mempertanyakan sampai mana janji saat kampanye tersebut dijalankan oleh Jokowi. Apakah cukup dengan dileburkannya Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup saja. 

Sugeng Priyanto, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap penggabungan tersebut membuat kementerian lingkungan jadi lebih powerful dan efisien. Jika ada permasalahan kehutanan yang berdampak pada lingkungan, penanganan oleh satu kementerian akan jadi lebih mudah dan efisien. 

“Bukan hanya sekedar jadi tukang cuci piring, tapi juga punya power untuk menyatakan yes or no dan melakukan penegakan hukum. Sebetulnya dari segi substansial jadi lebih bagus,” ujar Sugeng. 

Sugeng mengakui memang perlu pematangan SDMnya karena memang penggabungan ini tidak mudah. “Tapi ini sudah jadi kehendak politik presiden yang harus kita junjung tinggi. Saya harap tidak ada konflik nantinya,” ucapnya.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicakson

 

back to top