Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Suparto: Kemenhut yang pesta, kementerian LH yang jadi tukang cuci piring

Sugeng Priyanto (paling kiri) dan Suparto Wijoyo (tengah) dalam seminar nasional Konsepsi Green Constitution Dalam Kebijakan Pemerintahan Pasca Pemilu Presiden 2014 di Unair Sugeng Priyanto (paling kiri) dan Suparto Wijoyo (tengah) dalam seminar nasional Konsepsi Green Constitution Dalam Kebijakan Pemerintahan Pasca Pemilu Presiden 2014 di Unair
Surabaya – KoPi. Dalam masa kampanyenya visi lingkungan hidup Joko Widodo adalah membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, Jokowi juga berkomitmen menegakkan hukum lingkungan hidup secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa khawatir kehilangan investor yang melakukan investasi di Indonesia.

 

Janji Jokowi tersebut menjadi pokok bahasan seminar nasional Konsepsi Green Constitution Dalam Kebijakan Pemerintahan Pasca Pemilu Presiden 2014 yang diadakan Fakultas Hukum Unair (5/11). Salah satu perwujudan janji Jokowi tersebut adalah dengan dileburnya Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Dosen Hukum Lingkungan Unair Suparto Wijoyo mengatakan, menyebut selama ini Kementerian Lingkungan Hidup yang membereskan masalah di Kementerian Kehutanan. “Selama ini Kementerian Kehutanan yang berpesta sementara Kementerian Lingkungan Hidup yang harus cuci piring. Kementerian Kehutanan yang bakar hutan, Kementerian Lingkungan Hidup yang harus memadamkan apinya,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak fundamental-konstitusional. Artinya hak untuk tinggal di lingkungan hidup yang baik adalah hak asasi manusia. Hal itu sudah diatur dalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI. “Bahkan Pembukaan UUD 1945 itu juga sangat ramah lingkungan,” tukas Suparto.

Nah sekarang setelah pilpres selesai, Suparto mempertanyakan sampai mana janji saat kampanye tersebut dijalankan oleh Jokowi. Apakah cukup dengan dileburkannya Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup saja. 

Sugeng Priyanto, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap penggabungan tersebut membuat kementerian lingkungan jadi lebih powerful dan efisien. Jika ada permasalahan kehutanan yang berdampak pada lingkungan, penanganan oleh satu kementerian akan jadi lebih mudah dan efisien. 

“Bukan hanya sekedar jadi tukang cuci piring, tapi juga punya power untuk menyatakan yes or no dan melakukan penegakan hukum. Sebetulnya dari segi substansial jadi lebih bagus,” ujar Sugeng. 

Sugeng mengakui memang perlu pematangan SDMnya karena memang penggabungan ini tidak mudah. “Tapi ini sudah jadi kehendak politik presiden yang harus kita junjung tinggi. Saya harap tidak ada konflik nantinya,” ucapnya.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicakson

 

back to top