Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Pencemaran Laut Timor harus masuk agenda pertemuan RI-Australia

Pencemaran Laut Timor harus masuk agenda pertemuan RI-Australia

Kupang-KoPi|Kasus Pencemaran laut Timor 2009 yang hingga saat ini diabaikan Pemerintah Australia harus dimasukkan sebagai salah satu isu penting dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Australia pada tanggal 28 Oktober 2016 di Bali.

Hal ini disampaikan mantan agen imigrasi Australia,Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang,Selasa 24 Oktober menanggapi pernyataan Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemlu RI, Edi Yusup.

Edi mengatakan Indonesia dan Australia terus berkomitmen dalam kerja sama politik dan keamanan, untuk berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian di kawasan dan terkait hal ini, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara akan bertemu dalam format two plus two di Bali, 28 Oktober 2016.

Selain keempat poin utama tersebut, kedua negara juga akan membahas keamanan maritim mengenai perkembangan isu Laut China Selatan,serta solusi di Laut Sulu mengenai sandera yang belakangan marak terjadi,tambah Edi.

Menurut Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) ini yang megadvokasi lebih 13.000 petani rumput laut NTT mengajukan gugatan Class Action di Pengadilan Federal Australia bahwa mempererat hubungan bilateral dengan Australia merupakan sesuatu hal penting bagi kedua Negara yang saling berdampingan ini untuk membahas berbagai isu regional di kawasan Asia Pasifik,sebagai masyarakat NTT yang wilayahnya paling dekat ke Australia sangat mendukungnya.

Namun demikian,tambah Tanoni bahwa lebih 100.000 rakyat miskin di NTT yang menderita sengsara akibat dari petaka tumpahan minyak Montara tahun 2009 yang diabaikan Pemerintah Australia dengan melindungi korporasi pencemar Laut Timor PTTEP asal Thailand itu merupakan sebuah perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan harus dimasukkan dalam fokus pembicaraan Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Australia agar dituntaskan.

"Jika Australia beranggapan bahwa hubungan dengan Indonesia merupakan hal yang sangat penting,maka Australia juga haruslah berlaku benar dan adil dalam hubungan antar kedua bangsa ini dengan saling melengkapi satu dengan lain nya". "Jangan hanya kepentingan Australia saja yang mau diutamakan sementara kepentingan Indonesia dikorbankan seperti yang terjadi selama ini hingga dengan saat ini",ujar peraih tunggal Civil Justice Award 2013 Australian Lawyers Alliance ini.

Sangatlah ironis jika kedua menteri membahas isu maritim hanya mengenai perkembangan di Laut China Selatan,sementara rakyat Indonesia yang terus menderita sengsara lebih 7 tahun ini karena pengabaian Pemerintah Australia tidak dibahas sama sekali.

Apa lagi berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2006,Menteri Luar Negeri Indonesia sebagai anggota Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

Selain kasus pencemaran laut Timor,kami juga mendesak agar isu Perjanjian RI-Australia tahun 1997 haruslah dibatalkan dan dirundingkan kembali secara trilateral bersama Timor Timur.

Ia menegaskan bahwa, kepentingan hubungan Internasional RI-Australia sangat penting,namun demikian kepentingan nasional Bangsa dan Negara Kesatuan RI jauh lebih penting sehingga kepentingan nasional Indonesia yang diabaikan Australia itu yakni Pencemaran Laut Timor 2009 dan Perjanjian RI-Australia 1997 haruslah menjadi fokus utama pembicaraan Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Australia di Bali pada tanggal 28 Oktober 2016 ini demikian Ferdi Tanon.| Leo

back to top