Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Pemkot Yogyakarta Merusak Bangunan Warisan Budaya, Warga Menuntut

Pemkot Yogyakarta Merusak Bangunan Warisan Budaya, Warga Menuntut

Jogjakarta-KoPI| Pemerintah Kota Yogyakarta diadukan Elanto Wijoyono ke Lembaga Ombudsmen DIY karena merusak bangunan "Warisan Budaya'. Bangunan tersebut merupakan bangunan berarsiktektur Tionghoa Tjan Bian Thiong di Jl Pajeksan No 16 Yogyakarta.

Menurut Wijayanto, bangunan itu telah ditetapkan sebagai Bangunan Warisan Budaya Kota Yogyakarta melalui Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No. BWB 798/KEP/2009. Namun, Pemkot Yogyakarta justru memberikan IMB untuk pembangunan Hotel Amaris Malioboro.

Penghancuran dan perobohan Bangunan Warisan Budaya (BWB) Tjan Bian Thiong di Jl. Pajeksan No. 16 Yogyakarta, menurutnya merupakan bentuk perusakan, sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Pasal 66 Ayat 1)

2. Perda Provinsi D.I. Yogyakarta No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Bab VII Pasal 65 Ayat 1)

3. Pergub D.I. Yogyakarta No. 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Pasal 2 ayat 1 huruf [a] jo Pasal 23 ayat 1)

4. Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Bab X Pasal 82 Ayat 2 dan Ayat 4 jo Pasal 58 Ayat 3 huruf [d])

5. Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No. 798/KEP/2009

Fakta perusakan ini telah diadukan oleh Elanto Wijoyono kepada Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada tanggal 2 Februari 2015. Pihak teradu adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. LO DIY dalam tindak lanjut atas laporan ini kemudian menemukan bukti terjadinya mal administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga berdampak hancurnya BWB di Jl. Pajeksan No. 16 Yogyakarta. Temuan LO DIY meliputi:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Amaris Malioboro dengan alamat Jl. Pajeksan No. 10 yang berada di Persil Hak Guna Bangunan No. 439 yang berasal dari 4persil dengan No. 148, 149, 150, dan 170. Empat persil itu semula berada pada Jl. Pajeksan No. 10, 12, 14, dan 16.

Padahal, di Jl. Pajeksan No. 16 berdiri BWB Tjan Bian Thiong. Pada saat IMB Hotel Amaris Malioboro terbit pada tahun 24 Maret 2014 dengan Nomor 0226/GT/2014, wujud fisik BWB Tjan Bian Thiong tidak ada lagi di lokasi tersebut. IMB Hotel Amaris Malioboro tidak menyertakan pemberian Izin Rekonstruksi BWB di Jl. Pajeksan No. 10, 12, 14, dan 16 Kota Yogyakarta.

2. Penerbitan Pemberian Izin Rekonstruksi oleh Walikota Yogyakarta No. 430/1126 perihal Pemberian Izin Rekonstruksi BWB di Jl. Pajeksan No. 16, 14, 12, dan 10 Kota Yogyakarta baru terbit pada tanggal 10 April 2015. Seharusnya, izin rekonstruksi oleh Walikota Yogyakarta dikeluarkan sebelum IMB Hotel Amaris Malioboro diterbitkan.

3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam melakukan kajian teknis dalam rangka penerbitan rekomendasi sebagai prasyarat IMB, seharusnya sejak awal wajib melibatkan peran Tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (TP2WB) Kota Yogyakarta. Namun, faktanya, dalam kajian rekomendasi persyaratan IMB Hotel Amaris Malioboro, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta tidak melibatkan TP2WB sebagai bagian unsur penting.

Akibatnya, pemrakarsa pembangunan Hotel Amaris Malioboro menganggap tidak ada larangan perobohan bangunan tersebut. Dalam penerbitan rekomendasi ditemukan beberapa surat rekomendasi yang secara substansi dan struktur berbeda dengan nomor yang sama dalam penerbitan Rekomendasi IMB sebagai persyaratan pembangunan Hotel Amaris Malioboro.

4. Dalam penerbitan Rekomendasi dan Surat Keputusan oleh instansi teknis, ditemukan adanya subjek hukum yang berbeda, meliputi:

a. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta menerbitkan Rekomendasi dan Surat Keputusan Kepala BLH tentang Izin Lingkungan memuat dua subjek hukum yang berbeda. Surat Rekomendasi No. 660/2119 atas nama PT Bumirejo Mulyo Lestari. Surat Keputusan Kepala BLH Kota Yogyakarta No. 188/2120/KEP/2013 tentang Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Hotel Amaris Malioboro di Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta atas nama Perusahaan Hotel Amaris Malioboro.

b. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menerbitkan surat No. 551/572 perihal Analisis Dampak Lalulintas tertanggal 28 Februari 2014 ditujukan kepada Eko Bimantoro (PT Bumirejo Mulyo Lestari).

c. Penerbitan Surat Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran pada Bangunan No. 364/022/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014 atas nama Eko Bimantoro yang didasarkan pada Surat Permohonan Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran tertanggal 28 Februari 2014.

Saat ini Elanto Wijoyono tengah menggalang dukungan masyarakat luas melalui jaringan media dan change.org. Sementara itu, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti ketika diminta keterangannya tidak merespon.

back to top