Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Pansus tambang Jatim akan panggil Gubernur terkait kasus tambang Lumajang

Pansus tambang Jatim akan panggil Gubernur terkait kasus tambang Lumajang
Surabaya-KoPi| Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Jawa Timur mengumumkan hasil kunjungan mereka di Lumajang beberapa hari lalu. Menurut Pansus, proses perijinan tambang di Desa Selok Awar-awar, Lumajang, telah melanggar hukum dan tidak sesuai prosedur yang benar.
 

"Tambang di Desa Selok Awar-awar ini tidak memiliki ijin. Proses perijinannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu pengelola tambang tidak melakukan analisa amdal dan dampak sosial," ungkap Ketua Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Jawa Timur Ahmad Hadinuddin di Surabaya (26/11).

Kasus tambang di Lumajang tersebut telah merenggut nyawa seorang aktivis anti-tambang, Salim Kancil. Polisi telah menetapkan 19 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Kepala Desa Selok Awar-awar yang menjadi otak di balik pembunuhan Salim Kancil.

Ahmad mengatakan kasus seperti di Lumajang tidak perlu terjadi lagi. Karena itu sebelum mengeluarkan ijin pertambangan, pihak Dinas ESDM dan Bupati/Walikota di Jatim harus melakukan kajian mendalam terkait dampak amdal dan dampak sosial. Agar hasilnya lebih transparan dan independen, pihak terkait harus bermitra perguruan Tinggi dan pihak swasta.

Pansus Pertambangan juga berencana akan memanggil Gubernur Jawa Timur mengenai tambang-tambang bermasalah lain di Jatim. Pansus menyatakan kecewa dengan penjelasan Dinas ESDM tentang masalah ijin pertambangan besar.

Untuk memetakan permasalahan tambang di Jatim, Pansus juga akan memanggil kepala daerah di 38 kabupaten/kota di Jatim. Pansus berupaya menggali informasi berapa jumlah pertambangan di Jatim yang saat ini, baik yang ilegal maupun legal, serta penangannya.

"Pemanggilan ini untuk menyelesaikan masalah agar tambang di Jatim dapat tertata dengan baik. Selain itu agar masyarakat di daerah pertambangan juga diuntungkan," jelas Ahmad.

back to top