Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Pansus tambang Jatim akan panggil Gubernur terkait kasus tambang Lumajang

Pansus tambang Jatim akan panggil Gubernur terkait kasus tambang Lumajang
Surabaya-KoPi| Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Jawa Timur mengumumkan hasil kunjungan mereka di Lumajang beberapa hari lalu. Menurut Pansus, proses perijinan tambang di Desa Selok Awar-awar, Lumajang, telah melanggar hukum dan tidak sesuai prosedur yang benar.
 

"Tambang di Desa Selok Awar-awar ini tidak memiliki ijin. Proses perijinannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu pengelola tambang tidak melakukan analisa amdal dan dampak sosial," ungkap Ketua Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Jawa Timur Ahmad Hadinuddin di Surabaya (26/11).

Kasus tambang di Lumajang tersebut telah merenggut nyawa seorang aktivis anti-tambang, Salim Kancil. Polisi telah menetapkan 19 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Kepala Desa Selok Awar-awar yang menjadi otak di balik pembunuhan Salim Kancil.

Ahmad mengatakan kasus seperti di Lumajang tidak perlu terjadi lagi. Karena itu sebelum mengeluarkan ijin pertambangan, pihak Dinas ESDM dan Bupati/Walikota di Jatim harus melakukan kajian mendalam terkait dampak amdal dan dampak sosial. Agar hasilnya lebih transparan dan independen, pihak terkait harus bermitra perguruan Tinggi dan pihak swasta.

Pansus Pertambangan juga berencana akan memanggil Gubernur Jawa Timur mengenai tambang-tambang bermasalah lain di Jatim. Pansus menyatakan kecewa dengan penjelasan Dinas ESDM tentang masalah ijin pertambangan besar.

Untuk memetakan permasalahan tambang di Jatim, Pansus juga akan memanggil kepala daerah di 38 kabupaten/kota di Jatim. Pansus berupaya menggali informasi berapa jumlah pertambangan di Jatim yang saat ini, baik yang ilegal maupun legal, serta penangannya.

"Pemanggilan ini untuk menyelesaikan masalah agar tambang di Jatim dapat tertata dengan baik. Selain itu agar masyarakat di daerah pertambangan juga diuntungkan," jelas Ahmad.

back to top