Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Menjerat dengan Undang-Undang dan Perda Air

Menjerat dengan Undang-Undang dan Perda Air

"Dalam mengelola sumber daya air harus berlandaskan pada pengelolaan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya air yang berkelanjutan demi kemakmuran rakyat dengan berdasar kepada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaataan umum, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sudah berjalan dalam UU Sumber Daya Air." -Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva-

Jogja-KoPi| Ancaman hilangnya sumber air tanah di Jogja mungkin juga menjadi masalah banyak daerah. Para aktivis lingkungan hidup yang peduli masih sedikit beraksi. Mereka bahkan juga belum menggunakan piranti hukum yang ada untuk memuluskan perjuangan mereka termasuk kasus aktivis Dodok yang menuding hotel-hotel sebagai akar masalahnya.

UU no. 7 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air sebenarnya mengatur tata cara pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Pada pasal 94 ayat (2) poin a dan b, berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian pihak lain bisa di denda maksimal satu Miliar.

Menurut Budi dari Badan Lingkungan Hidup Jogja, pelaksanaan amanah UU tersebut perlu berhati-hati dalam menfasir, bila UU tersebut dijadikan senjata untuk menjerat hotel. Pasalnya masalah air ini memerlukan kajian yang lebih lanjut. Hotel masih berada di wilayah abu-abu tentang salah atau tidaknya.

Berkaitan dengan undang-undang ini termasuk upaya Clash Action yang bisa dilakukan masyarakat bila merasa dirugikan oleh pihak-pihak pengelola sumber daya air, Dodok justru bersikap pesimis bahwa hukum di negeri ini bisa berjalan dan berlaku adil.

“Wah bukan nggak percaya dengan hukum di negeri ini, hanya belum yakin kalau hukum bisa tajam kemanapun. Banyak contoh di negeri ini, penyelesaiannya melalui jalur hukum kecil dimenangkan apalagi oleh rakyat jelata”.

Namun sikap optimis ditunjukan Eko Teguh. Menurutnya hukum bisa dijadikan argumen untuk melancarkan aksi. Aksi kampanye yang tengah dilakukan bisa menabrak hukum yang tidak adil.

Ketua WALHI Jogjakarta, Halik Sandera pun mengatakan sebenarnya sejak tahun 2010 untuk mengantisipasi hal ini telah ada Perda yang mewajibkan setiap bangunan usaha membuat sumur resapan. Bahkan warga wilayah RT diharuskan membangun sumur resapan. Namun hingga kini realisasinya belum terlihat.|Winda Efanur Fs

back to top