Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Mengguncang karat korporasi perusak lingkungan dengan pengadilan lingkungan hidup

Mengguncang karat korporasi perusak lingkungan dengan pengadilan lingkungan hidup
Sejak masa Revolusi Industri, kemajuan ekonomi selalu menimbulkan dampak pada keberlangsungan lingkungan hidup. Masyarakat berharap kesejahteraan mereka dapat meningkat, sehingga berlomba-lomba mencapai masyarakat industri. Namun, saat industri semakin tumbuh, eksesnya pada pencemaran lingkungan justru membebani masyarakat.
 

Jawa Timur sendiri sebagai provinsi dengan industri terbesar ke dua di Indonesia mengalami hal serupa. Berbagai persoalan lingkungan hidup tak henti-hentinya menghantui masyarakat Jatim. Mulai dari persoalan emisi udara, limbah cair, polusi tanah, zat kimia berbahaya, sampah padat, debu berbahaya, radiasi, hingga kebisingan.

Industri-industri utama di Jawa Timur umumnya berdiri di sepanjang aliran sungai. Limbah cair menjadi masalah utama yang sering dihadapi masyarakat dan aktivis lingkungan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pabrik dan industri di sepanjang aliran sungai membuang limbah cair mereka pada malam hari agar tidak mudah ketahuan.

Padahal, sidak dan ancaman sanksi telah dilayangkan pada pabrik-pabrik nakal tersebut. Namun mengapa kasus pencemaran lingkungan tetap bermunculan?

Bulan lalu Tim Patroli Air Terpadu Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur mendapatkan sebuah temuan mengejutkan. Salah satu pabrik biskuit di Driyorejo, Gresik baru diketahui tidak memiliki ijin pembuangan limbah cair dan telah mencemari lingkungan selama 33 tahun. Menurut Garda Lingkungan Jawa Timur, pabrik tersebut merupakan salah satu pabrik yang kerap membuang limbah cair ke Kali Surabaya. Bahkan sebelumnya kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan pabrik tersebut pernah diproses polisi.

Namun, sampai sekarang tidak ada bukti nyata dalam upaya perbaikan atau penjatuhan sanksi tegas atas tindak pencemaran lingkungan tersebut. Sebaliknya, pabrik biskuit tersebut justru dibiarkan tetap beroperasi, bahkan selama 33 tahun. Padahal, UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup telah tegas mengatur prosedur pembuangan limbah cair dan sanksi bagi pelanggarannya.

Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, saat ini baru 58 persen saja yang telah menerapkan ijin lingkungan. Selain itu, hanya 15 kabupaten/kota yang telah memiliki lisensi Komisi Penilai AMDAL.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku industri yang mencemari lingkungan mengindikasikan kuatnya ‘backing’ dari aparat penegak hukum. Walhi menduga, selama ini aparat penegak hukum, terutama TNI dan Polri, menjadi penyokong korporasi perusak lingkungan. Tidak itu saja, kedua institusi tersebut diduga kerap melakukan tindak pelanggaran hak asasi manusia dalam mengamankan kepentingan korporasi perusak lingkungan.

Kita sendiri pernah menyaksikan sendiri bagaimana salah satu perusahaan sawit yang melakukan pembakaran hutan di wilayah Riau divonis bebas. Para penjahat lingkungan tampaknya bisa tenang karena jauh dari tangan-tangan hukum.

Desakan Walhi agar pemerintah mendirikan lembaga pengadilan lingkungan hidup patut didukung. Sampai saat ini, korporasi nakal perusak lingkungan tidak terjamah hukum, bahkan dapat berlindung di balik payung hukum.

 

Namun agar gagasan tersebut dapat terwujud, pengawasan terhadap pabrik dan industri yang tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan harus bermula dari masyarakat. Untungnya saat ini pengawasan dari elemen masyarakat terhadap upaya perusakan lingkungan sudah mulai menguat. Masyarakat sekitar kawasan industri tidak bisa lagi melupakan kesadaran lingkungan hidup dengan bayaran beberapa juta rupiah yang disumbangkan pihak industri. Harus ada penguatan kesadaran untuk menciptakan tekanan pada pihak industrialis nakal yang merusak lingkungan. Tekanan dari masyarakat dapat lebih efektif karena lebih bersifat murni dan mampu mengguncang sistem-sistem yang sudah kaku dan berkarat.

back to top