Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

LBH Surabaya kantongi bukti pelanggaran hukum Pemkot

LBH Surabaya kantongi bukti pelanggaran hukum Pemkot
Surabaya – KoPi | Terkait sengketa lahan Waduk Sakti Sepat, LBH Surabaya sebagai pembela warga berpendapat ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Yasin Effendi dari LBH Surabaya mengatakan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan dalam proses tukar guling dengan PT Ciputra Surya.
 

“Saat ini LBH sedang menelusuri apakah memang terbukti Pemkot Surabaya telah melakukan perbuatan melanggar hukum terkait proses tukar guling tersebut,” ungkap Yasin.

LBH Surabaya sendiri merasa perlu juga masih menelaah lebih jauh mengenai status kepemilikan lahan tersebut. Meski demikian mereka tidak ingin gegabah karena perlu tindak lanjut dan pemahaman yang cukup sehingga bisa dibuktikan terjadi pelanggaran hukum atau tidak.

Yasin mengatakan mereka sudah mengantongi bukti-bukti adanya pelanggaran adminstrasi yang dilakukan Pemkot. “Bukti sementara yang ada adalah surat keputusan dari DPRD Kota Surabaya dan Surat Keputusan dari Pemkot Surabaya yang saat itu masih dijabat Bambang DH. Itu nanti akan kami dalami,” tutur Yasin.

LBH juga mengkaji apakah PT Ciputra Surya sudah melakukan kajian Amdal pada kawasan tersebut. Pada saat proses tukar guling, Pemkot membentuk Pansus untuk menyelidiki lokasi lahan. Jika Pansus terbukti tidak melakukan kajian Amdal, maka telah terjadi pelanggaran. 

“Kami menelaah bukti yang ada mengapa SK itu bisa muncul, karena sebelum surat itu muncul seharusnya sudah ada kajian Amdal. Jika memang ada pelanggaran maka tidak menutup kemungkinan akan mengajukan kasus ini ke pengadilan,” tukas Yasin.

LBH mendukung tuntutan warga yang ingin waduk tersebut dikembalikan ke fungsi semestinya, yaitu sebagai kawasan wisata, ekologi, dan potensi lain. LBH melihat ketika waduk tersebut dikuasai oleh pihak swasta maka kerusakan ekologi akan lebih rawan. 

“Saat ini saja, setelah waduk diuruk, kawasan itu sudah mulai banjir ketika Surabaya diguyur hujan beberapa hari terakhir. Biasanya banjir di kawasan Lidah Kulon tidak terlalu parah, tapi sekarang jadi tambah parah. Bahkan sampai masuk kampung,” ujar Yasin.

back to top