Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

LBH Surabaya kantongi bukti pelanggaran hukum Pemkot

LBH Surabaya kantongi bukti pelanggaran hukum Pemkot
Surabaya – KoPi | Terkait sengketa lahan Waduk Sakti Sepat, LBH Surabaya sebagai pembela warga berpendapat ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Yasin Effendi dari LBH Surabaya mengatakan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan dalam proses tukar guling dengan PT Ciputra Surya.
 

“Saat ini LBH sedang menelusuri apakah memang terbukti Pemkot Surabaya telah melakukan perbuatan melanggar hukum terkait proses tukar guling tersebut,” ungkap Yasin.

LBH Surabaya sendiri merasa perlu juga masih menelaah lebih jauh mengenai status kepemilikan lahan tersebut. Meski demikian mereka tidak ingin gegabah karena perlu tindak lanjut dan pemahaman yang cukup sehingga bisa dibuktikan terjadi pelanggaran hukum atau tidak.

Yasin mengatakan mereka sudah mengantongi bukti-bukti adanya pelanggaran adminstrasi yang dilakukan Pemkot. “Bukti sementara yang ada adalah surat keputusan dari DPRD Kota Surabaya dan Surat Keputusan dari Pemkot Surabaya yang saat itu masih dijabat Bambang DH. Itu nanti akan kami dalami,” tutur Yasin.

LBH juga mengkaji apakah PT Ciputra Surya sudah melakukan kajian Amdal pada kawasan tersebut. Pada saat proses tukar guling, Pemkot membentuk Pansus untuk menyelidiki lokasi lahan. Jika Pansus terbukti tidak melakukan kajian Amdal, maka telah terjadi pelanggaran. 

“Kami menelaah bukti yang ada mengapa SK itu bisa muncul, karena sebelum surat itu muncul seharusnya sudah ada kajian Amdal. Jika memang ada pelanggaran maka tidak menutup kemungkinan akan mengajukan kasus ini ke pengadilan,” tukas Yasin.

LBH mendukung tuntutan warga yang ingin waduk tersebut dikembalikan ke fungsi semestinya, yaitu sebagai kawasan wisata, ekologi, dan potensi lain. LBH melihat ketika waduk tersebut dikuasai oleh pihak swasta maka kerusakan ekologi akan lebih rawan. 

“Saat ini saja, setelah waduk diuruk, kawasan itu sudah mulai banjir ketika Surabaya diguyur hujan beberapa hari terakhir. Biasanya banjir di kawasan Lidah Kulon tidak terlalu parah, tapi sekarang jadi tambah parah. Bahkan sampai masuk kampung,” ujar Yasin.

back to top