Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Jokowi: "Butuh waktu 3 tahun untuk tangani kebakaran hutan"

Jokowi: "Butuh waktu 3 tahun untuk tangani kebakaran hutan"
KoPi| Bencana kabut asap di Riau telah menjadi perhatian internasional. Efek kebakaran lahan di Riau merambat hingga ke negara tetangga. Bukan hanya warga Riau yang menderita, penduduk Singapura dan Malaysia juga terkena getahnya. Hal ini semakin mencoreng nama Indonesia di mata internasional.
 

Di tengah sorotan dunia internasional, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kabut asap bukan persoalan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Menurutnya, butuh waktu setidaknya tiga tahun agar efek penanggulangan kabut asap mulai terlihat.

Dalam wawancara eksklusif dengan BBC pada Senin (29/9), Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia telah menerjunkan 3.700 personel militer, 8.000 personel kepolisian, dan empat pesawat water bombing untuk memadamkan kebakaran lahan. Pemerintah juga membangun cadangan air dan kanal di kawasan hutan untuk mempermudah pengambilan air.

"Hasilnya akan terlihat segera dan dalam waktu tiga tahun kami (Indonesia) akan menyelesaikan masalah ini," ucap Jokowi pada BBC.

Kebakaran lahan paling banyak terjadi di Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Penyebabnya tak lain pembukaan lahan dengan cara dibakar untuk perluasan perkebunan kelapa sawit. Malaysia dan Singapura sering mengirimkan protes dan menuntut Indonesia bertanggung jawab atas kebakaran lahan yang terjadi setiap tahun. Namun pemerintah Indonesia juga menuding bahwa perusahaan yang paling banyak membakar hutan adalah perusahaan asing asal Singapura dan Malaysia. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan 10 perusahaan sebagai pelaku pembakaran hutan dan mem-black list mereka. Dari 10 perusahaan tersebut, 5 perusahaan diduga berperan dalam pembakaran hutan di Riau, 2 perusahaan di Jambi, dan 3 perusahaan di Kalimantan Tengah. |

back to top