Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Ini Komitmen MenLHK & DPR. Tapi jangan berpuas dulu, kita harus kawal terus! #SaveJambulKuning

Ini Komitmen MenLHK & DPR. Tapi jangan berpuas dulu, kita harus kawal terus! #SaveJambulKuning
Besarnya dukungan masyarakat akan adanya kebijakan pelestarian sumber daya alam hayati yang lebih baik, tercermin dari simpati yg terus mengalir terhadap petisi #KakatuaBotol yang mendorong revisi UU no 5/1990 mengenai konservasi.
 
Sudah lebih dari 170.000 orang memberikan suaranya mendukung petisi ini.
 
Bukan itu saja, masyarakat ramai-ramai secara sadar mengembalikan Kakatua Jambul Kuning peliharaannya kepada pemerintah untuk direhabilitasi dan dilepasliarkan. Sebagai bentuk dukungannya terhadap gerakan #SaveJambulKuning, sudah lebih dari 70-an burung langka tersebut diterima dari masyarakat di Posko KemenLHK.
 
Respon positif telah disuarakan oleh Pemerintah dan DPR. Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang digelar tanggal 25 Mei 2015 mengasilkan kesepakatan terkait dengan wacana revisi UU 5/1990.
 
Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dalam pertemuan terpisah dengan Pokja Konservasi juga menyatakan bahwa RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) menjadi prioritas Prolegnas 2016 untuk mulai dibahas di tahun yang sama. Beliau juga menegaskan bahwa wacana ini sudah disesuaikan dengan program prioritas legislasi versi pemerintah.
 
Namun palu belum diketuk. Sementara UU 5/1990 masih berlaku, potensi terjadi tindakan yang merugikan keanekaragaman hayati masih sangat besar.
 
Oleh karena itu, mari terus kita kawal proses revisi UU no 5/1990 ini dari berbagai sisi. Terus suarakan dukunganmu dan sebarkan pesan ini kepada jaringan media sosialmu.
 
Pokja Kebijakan Konservasi akan terus menginformasikan perkembangan gerakan kita!
 
Saat ini Pokja secara kontinu mengkaji dan melakukan sosialisasi atas materi muatan RUU. Di samping itu, Pokja konsisten dalam mengadvokasi perlindungan keanekaragaman hayati dari berbagai sisi.
Untuk masyarakat yang ingin memberikan masukan dan saran bisa mengirimkan melalui This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Pokja Kebijakan Konservasi
 
 
Berikut kesimpulan rapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikutip dari detik.com
1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat secara luas terhadap upaya pencegahan perburuan dan perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dan menindak tegas pelaku perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.
 
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menyiapkan program dan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan perburuan, perdagangan, dan peredaran ilegal terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi.
 
3. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016 serta penyempurnaan peraturan turunan lainnya.
 
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk membentuk Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai upaya dalam melestarikan habitat Tumbuhan dan Satwa Liar terutama spesies yang dilindungi.
 

 

back to top