Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Banyak ijin amburadul, Pansus Tambang minta Gubernur moratorium usaha tambang

Banyak ijin amburadul, Pansus Tambang minta Gubernur moratorium usaha tambang
Surabaya-KoPi| Pansus Pertambangan DPRD Jawa Timur merekomendasikan Pemprov Jawa Timur melakukan moratorium Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Jawa Timur. Hal itu didasarkan pada banyaknya penolakan masyarakat pada aktivitas tambang di daerah-daerah.
 

Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim Ahmad Hadinuddin menyebutkan, salah satu penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang terjadi di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Karenanya, Hadinuddin meminta agar gubernur menghentikan lelang tambang emas di kawasan tersebut.

"Lokasi tambang emas Silo Jember itu berada di kawasan hutan lindung dan dalam satu gugusan gunung dengan tambang emas Tumpang Pitu Banyuwangi. Kami khawatir ekosistem dan lingkungan menjadi rusak karena  hutan tersebut merupakan paru-paru Pulau Jawa," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Pasalnya, Pansus Pertambangan menemukan fakta bahwa IUP tambang emas Tumpang Pitu Banyuwangi amburadul. Pengelolanya, PT Bumi Suksesindo (BSI) tidak memiliki pengalaman di bidang pertambangan.

IUP PT BSI ternyata tidak disertai prosedur yang benar. Di antaranya tidak disertai laporan studi kelayakan, laporan ekplorasi, laporan kerja, anggaran belanja, rencana reklamasi, rencana paksa tambang, Amdal, dan jaminan reklamasi. 

"Sampai saat ini belum ada dana jaminan reklamasi yang dijaminkan PT BSI kepada Pemprov Jawa Timur. Bahkan laporan studi kelayakan masih dalam pembahasan dengan Dinas ESDM Jatim," papar Hadinuddin.

Ironisnya lagi, perijinan tersebut mengalami perubahan empat kali sejak 2012 hingga 2015. Di antaranya, SK Bupati Banyuwangi No.188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal ijin usaha. SK tersebut menyebutkan wilayah lokasi penambangan seluas 4.998 hektar adalah hutan lindung sehingga area tersebut tidak diperbolehkan untuk usaha pertambangan. 

Hadinuddin juga mempertanyakan dana CSR senilai Rp 4 miliar yang dikeluarkan PT BSI untuk biaya renovasi stadion dan Banyuwangi Carnival. Padahal PT BSI belum melakukan kegiatan penambangan karena proses kelengkapan proses perijinan belum tuntas. 

"Kami khawatir dana CSR itu dapat menjadi masalah dikemudian hari," terang anggota Komisi D DPRD Jatim tersebut.

Hadinuddin mengatakan, sejak lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan IUP berada di Provinsi. Gubernur Jatim sendiri telah mengeluarkan Pergub No. 15 Tahun 2015 tentang Pertambangan. Jika Gubernur berani melakukan moratorium IUP, pertambangan di Jawa Timur dapat ditata dengan lebih baik dan teratur.

back to top