Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Sultan Jogja terkebiri hak politik nasionalnya

Sultan Jogja terkebiri hak politik nasionalnya

Yogyakarta-KoPi, Menjelang Pemilu Pilpres, mulai santer dbincangkan perihal cawapres yang bakal digaet oleh para capres. Muncul nama-nama yang dianggap pantas menjadi pendamping, seperti Anis Bahwedan dari kalangan akademisi, Abraham Samad ketua KPK, Mahfud MD mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akbar Tanjung, Muhaimin Iskandar ketum PKB, dan masih banyak lagi.

Dari sekian nama-nama itu, nama Hamungkubuwono X tidak masuk bursa tokoh yang sering disebut. Padahal jika menilik track record serta kredibilitas beliau, beliau merupakan sosok yang mumpuni, dan patut diperhitungkan serta sangat layak bukan hanya menjadi cawapres, tetapi juga capres sekalipun.


“Bicara layak, sangat layak. Namun seperti ini, pemimpin itu tidak harus menjadi pemimpin formal, semisal menjadi presiden, wapres, atau menteri. Tetapi pemimpin itu bisa juga berarti orang yang bisa menjadi rujukan untuk menangani permasyalahan bangsa,” Bambang Praswanto, selaku sekretaris DPD PDIP DIY yang ditemui koranopini.com di kantornya.


Jika melihat kontribusi HB X bagi bangsa, mungkin benar kontribusi langsung beliau terhaap republik ini tak seperti HB IX yang memiliki andil besar mempertahankan kemerdekaan. Tetapi patut dicatat, HB X-pun juga termasuk tokoh di awal reformasi yang menandatangani deklarasi Ciganjur, yang mendesak pemerintahan BJ. Habibie untuk menyelenggarakan pemilu secepatnya.
“Beliau merupakan salah satu tokoh nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau juga orang bersih,” tegas Soedardi, sekretaris DPD Golkar DIY.


Terganjal keistimewaan
Keistimewaan Yogyakarta telah diatur oleh UU No. 13 tahun 2013. Di dalam UU tersebut, diatur berbagai hal tentang keistemewaan Yogyakarta, dan juga perihal posisi sultan. Untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY, di UU itu disebutkan bahwa syarat cagub dan cawagub diatur pada BAB VI pasal 18 ayat 1 poin c, yang berbunyi, “Bertahta sebagai Sultan Hamungkubuwono untuk calon gubernur dan bertahta Adipati Paku Alam untuk calon wakil gubernur.” Selain itu, di poin poin n pada ayat yang sama disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur “bukan sebagai anggota partai politik.”


Dengan adanya UU keistemewaan tersebut tentunya ruang gerak politik sultan di Yogya terkebiri , dan peluang para sultan nanti menjadi capres-pun sangat kecil. Jangankan menjadi capres, menjadi cawapres saja pasti akan menimbulkan perdebatan panjang.


“Untuk masyarakat Yogya, sultan itu ya gubernur, bahkan telah menjadi gubernur seumur hidup,” tegas Anwar Hamid, wakil ketua fraksi PKB di DPRD DIY.


Anwar juga menuturkan jika sultan mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres, Yogyakarta sangat riskan timbulnya perpecahan di kalangan masyarakat.


“Yogyakarta ini akan menjadi utuh apabila sultan yang bertahta ini menjadi gubernur dengan memangku segala aspek budaya,” tegasnya.
Memang benar, di dalam UU itu disebutkan bahwa posisi sultan merupakan simbol budaya bagi masyarakat Yogyakarta. Pada BAB III pasal 5 ayat 1 poin e disebutkan bahwa “Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.”


Lebih lanjut pada ayat 5 disebutkan bahwa pelembagaan peran sultan bisa “diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.”


Namun jika melihat UU keitimewaan Yogyakarta, tidak ada satu pasal-pun yang melarang sultan untuk menjadi capres atau-pun cawapres, yang ada sultan hanya dilarang untuk ikut salah satu partai politik, karena dikhawatirkan kebrepihakan sultan kepada salah satu parpol bisa berakibat keberpihakan masyarakat pada parpol itu, dan rakyat sendiri juga bisa terpecah karena perbedaan parpol yang diikuti.
Menurut Abdul Razak, direktur eksekutif DPD Demokrat DIY, soal maju tidaknya sultan itu kembali kepada masyarakat, karena pasti masyarakat bisa menilai sendiri.


“Sangat mungkin (pencalonan sultan, red), tapi siapa yang mengusulkan,” terangnya. Pandangan Razak lantas diamini Soedardi, “kalau yang menghendaki rakyat, itu sah-sah saja,” ujarnya.


Sementara itu Sosiolog UGM Najib Azca berpendapat Undang-Undang keistimewaan menjadi kompleks dan bisa bermakna membatasi kesempatan Sultan Yogyakarta dalam kompetisi politik nasional.


Reporter: Usman Hadi, Fahrurrazi, Winda Efanur FS, Topan

back to top